- Sebanyak 14 anggota Fraksi PDIP DPR RI mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (11/11/2026).
- Usulan resmi tersebut diajukan untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Langkah awal ini harus melalui mekanisme perundang-undangan sebelum berlanjut ke tahapan pemberhentian wakil presiden di DPR RI.
Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI mulai menggulirkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebanyak 14 anggota fraksi tercatat sebagai pengusul dalam langkah politik yang disampaikan kepada Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan usulan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pengisian jabatan presiden dan wakil presiden.
"Pemilihan Presiden dan wakil presiden wajib diselenggarakan berdasarkan asas langsung bebas rahasia jujur dan adil, termasuk menjamin bahwa setiap calon memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan," ujar Dolfie saat membacakan pernyataan fraksinya.
Dolfie menyebut, pengajuan HMP tersebut didukung 14 anggota Fraksi PDIP DPR RI.
"Dari Fraksi PDI perjuangan pengusul HMP yang kami sampaikan pada hari ini adalah berjumlah 14 anggota," tuturnya.
Ke-14 anggota yang tercatat sebagai pengusul yakni Harris Turino, Bonnie Triyana, I Wayan Sudirta, Andreas Edi Susetyo, Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan, Selly Gantina, TB Hasanuddin, Sofyan Tan, Ina Amania, I Nyoman Parta, Mufti Anam, Edi Purwanto, dan Adian Napitupulu.
Penyampaian usulan tersebut menjadi langkah awal Fraksi PDIP untuk mendorong penggunaan HMP di DPR.
Selanjutnya, usulan itu harus diproses melalui mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum dapat berlanjut ke tahapan pemberhentian wakil presiden.