- Dewan Pers menyatakan industri media massa Indonesia menghadapi PHK massal akibat ancaman kecerdasan buatan dan monopoli iklan asing.
- Dominasi platform asing merusak pendapatan iklan pers serta memangkas kunjungan pembaca hingga tujuh puluh persen sejak November 2022.
- Dewan Pers mendesak penegakan aturan hak ekonomi dalam undang-undang untuk melindungi perusahaan pers dari kehancuran ekosistem informasi.
Suara.com - Dewan Pers mengungkapkan kalau saat ini industri media massa di Indonesia tengah menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal buntut ancaman dari teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) maupun monopoli iklan digital dari platform asing.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, menjelaskan bahwa dominasi platform digital pada sistem distribusi konten telah merenggut kontrol media atas pendapatannya sendiri. Ia menyebut kalau saat ini platform digital merajai dan menyedot hingga 80 persen dari total pendapatan iklan digital.
"Sedangkan media atau publisher memperebutkan 20 persennya," ujar Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (DPR) DPR RI terkait Rangka Pembahasan RUU tentang Hak Cipta yang disiarkan virtual, Rabu (11/11/2026).
Ironisnya, sisa 20% dari iklan digital tersebut harus diperebutkan oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers yang beroperasi di Indonesia. Kondisi ini dinilainya sangat tidak berkelanjutan (unsustainable) dan menjadi biang keladi di balik ribuan kasus PHK massal pekerja media yang marak terjadi belakangan ini.
Belum usai bertarung soal iklan digital, industri pers kembali dihantam lewat teknologi Generative AI pada November 2022. Dampaknya, platform publisher di Indonesia mengalami penurunan lalu lintas kunjungan pembaca (traffic dan page view) hingga menyentuh angka 70 persen.
Dahlan menilai kehadiran Generative AI menciptakan normal baru dalam cara publik mengonsumsi berita. Ia menyoroti bahwa alur interaksi pengguna yang awalnya masuk melalui mesin pencari untuk kemudian mengeklik tautan dan mendatangkan traffic ke situs berita, kini telah terputus.
"Jadi normal sebelumnya adalah dari user ke platform, platform kirim traffic kepada publisher. Nah dengan AI, publisher tidak ada lagi dalam peta karena dari user ke platform, berhenti di situ," beber dia.
Pengguna kini langsung mendapatkan jawaban atau ringkasan berita dari platform AI tanpa perlu mengeklik tautan asal berita (zero-click). Akibatnya, mesin AI meraup karya jurnalistik secara gratis tanpa memberikan kompensasi atau imbal balik finansial apa pun kepada perusahaan pers yang bersusah payah memproduksinya.
Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto menegaskan bahwa instrumen hukum yang ada saat ini belum cukup kuat untuk melindungi industri media.
Ia menilai regulasi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 yang ditujukan untuk mengatur Publisher Rights terbukti belum optimal karena rendahnya kepatuhan platform digital terhadap Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB), atau juga dikenal sebagai Komite Publisher Rights.
"Bahkan dalam laporan tahunan KTP2JB memang mohon maaf ini teman-teman platform, tingkat kepatuhan platform terhadap tugas dan fungsi dari KTP2JB ini rendah," timpal dia.
Sebagai jalan keluar, Dahlan mendesak agar aturan hak ekonomi pers dalam Undang-Undang Hak Cipta harus ditegakkan secara berdampingan dengan Undang-Undang Antimonopoli.
"Sebab, kalau platform melakukan itu, maka dia akan merugikan dua pihak. Satu, perusahaan pers, yang kedua, publik, karena publik tidak akan mendapatkan informasi yang memiliki integritas. Dan kalau publik tidak mendapatkan informasi yang berintegritas, yang kita pertaruhkan adalah demokrasi. Dan kalau kita mempertaruhkan demokrasi, maka kita mempertaruhkan bangsa dan negara ini. Jadi saya mengharapkan platform tidak mengambil tindakan yang menggunakan posisi dominannya untuk menghancurkan ekosistem informasi publik," jelas Dahlan.