- Syarif Muhammad Fitriansyah bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (11/11/2026).
- Mantan ajudan menyatakan Jokowi tidak pernah memakai kacamata minus dan berkumis selama sepuluh tahun mendampinginya.
- Roy Suryo menganggap keterangan saksi menguntungkan posisinya dalam sidang dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah.
Suara.com - Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Syarif Muhammad Fitriansyah, mengaku tidak pernah melihat sang mantan presiden mengenakan kacamata minus selama sepuluh tahun mendampinginya.
Hal itu disampaikan Syarif saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (11/11/2026).
Pernyataan tersebut mencuat kala tim penasihat hukum Roy Suryo mencecar saksi mengenai penampilan fisik Jokowi sepanjang masa tugasnya dari tahun 2016 hingga 2026.
"Selama saudara jadi ajudan itu, apakah saudara pernah melihat pelapor Saudara Jokowi itu pakai kacamata minus? Jawab spontan saja," tanya pengacara Roy.
"Sepengetahuan saya tidak," jawab Syarif.
Dinamika sidang kian menarik saat kubu terdakwa memperlihatkan selembar foto sosok Jokowi dengan tampilan berkumis serta memakai kacamata.
"Pernah nggak selama, saudara 2016 ya, sampai 2026 sekarang ini, 10 tahun kan ya, Pak Jokowi punya kumis seperti itu? Saya nggak nyebut tebal atau tipis, tapi seperti itu, pernah nggak?" tanya pengacara Roy.
"Sepengetahuan saya tidak pernah," sahut Syarif lagi.
Roy Suryo pun menyambut gembira keterangan sang ajudan, dan menganggap pengakuan tersebut sangat menguntungkan posisinya.
Mengingat dalam fisik ijazah yang selama ini ramai diperdebatkan, foto Jokowi muda di sana tampak mengenakan kacamata.
"Kejujuran dia mengatakan tidak pernah melihat Jokowi berkacamata, itu penting sekali. Itu, Yang Mulia, catatan saya," tuturnya.
Sidang pembuktian ini merupakan kelanjutan dari perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo atas tudingan menyebarkan kabar bohong seputar keabsahan ijazah Jokowi.
Atas perbuatannya, pakar telematika tersebut didakwa melanggar pasal penyesuaian pidana KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).