-
Selvi Ananda berhak menerima tunjangan bulanan dan fasilitas negara seumur hidup.
-
Pengawalan Paspampres tetap melekat untuk Selvi Ananda namun dicabut untuk anak.
-
Selvi Ananda dan keluarga tetap mendapat jaminan fasilitas kesehatan dari negara.
Suara.com - Di tengah isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI, publik perlu mengetahui fasilitas yang masih bisa dinikmati anak Jokowi dan keluarganya setelah tak lagi menjabat.
Jika skenario pengunduran diri atas inisiatif Gibran Rakabuming, maka secara regulasi anak Jokowi ini dinyatakan berhenti dengan hormat.
Dalam hal ini, istri Gibran Rakabuming, Selvi Ananda, beserta anak-anaknya tetap berhak atas jaminan finansial, perlindungan kesehatan, hingga fasilitas dinas seumur hidup yang ditanggung oleh kas negara.
Lantas, apa saja hak istimewa yang bakal diterima Selvi Ananda serta anak-anaknya jika Gibran resmi meletakkan jabatannya?
Berikut ulasan lengkapnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah terkait.
Hak untuk Selvi Ananda: Tunjangan Bulanan hingga Pengawalan Melekat Paspampres
Sebagai istri mantan wakil presiden, Selvi Ananda tetap mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan protokoler yang cukup ketat:
1. Tunjangan Istri dan Pensiun Janda
Berdasarkan ketentuan pensiun pejabat negara, Selvi berhak mengantongi tunjangan istri sebesar 10 persen dari pensiun pokok mantan wakil presiden, atau sekitar Rp2.016.000 per bulan.
Tak hanya itu, undang-undang juga menjamin hak pensiun janda bagi Selvi apabila sang suami kelak tutup usia lebih dulu.
2. Kesehatan Kelas Wahid Seumur Hidup
Seluruh biaya perawatan medis dan kesehatan Selvi ditanggung penuh oleh negara tanpa batas waktu, baik untuk pengobatan di dalam maupun di luar negeri.
3. Tetap Dikawal Paspampres Seumur Hidup
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (3) PP Nomor 59 Tahun 2013, mantan wakil presiden beserta istrinya tetap menjadi subjek pengamanan fisik terbatas dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Pengawalan pribadi ini berlangsung melekat seumur hidup. Meski demikian, keluarga memiliki hak opsional untuk menolak pengamanan tersebut melalui surat resmi kepada Presiden via Panglima TNI.