- Meta Indonesia menilai Rancangan Undang-Undang Hak Cipta mengancam operasional industri media kecil dan daerah.
- Berni Mustafa menyampaikan kekhawatiran tersebut dalam rapat dengan DPR RI secara virtual pada Rabu, 11 November 2026.
- Pasal 29 dan 30 berpotensi memutus trafik dan pendapatan iklan akibat pembatasan tautan berita oleh platform digital.
Suara.com - Meta Indonesia mengklaim kalau Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta bisa menjadi ancaman bagi operasional industri media kecil maupun media daerah di Indonesia.
Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Mustafa menilai kalau Pasal 29 dan Pasal 30 di draf RUU Hak Cipta berpotensi memutus aliran trafik dan memangkas pendapatan iklan bagi industri media berskala kecil.
"Meta tidak mengenakan biaya untuk membagikan tautan tersebut maupun mengambil bagian dari pendapatan itu. Namun terkait pasal 29 dan 30, kami khawatir pembayaran dapat diwajibkan hanya karena tautan, pratinjau singkat, atau rekomendasi ditampilkan, bahkan ketika penerbit membagikannya secara sukarela," kata Berni Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (DPR) DPR RI terkait Rangka Pembahasan RUU tentang Hak Cipta yang disiarkan virtual, Rabu (11/11/2026).
Ia menerangkan bahwa model bisnis media saat ini saling melengkapi dengan distribusi digital. Selama bertahun-tahun, penerbit (publisher) telah memanfaatkan platform seperti Facebook dan Instagram secara kreatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, membangun komunitas, serta membuka peluang pendapatan.
Berni menilai kalau ini menunjukkan bahwa penerbit dan platform dapat berdampingan serta menciptakan manfaat ekonomi bersama.
Ketika penerbit secara sukarela membagikan tautan artikel di platform tersebut, pembaca akan diarahkan untuk mengunjungi situs web media terkait. Dari sinilah perusahaan media menghasilkan pendapatan nyata, baik melalui penayangan iklan maupun model langganan.
Berni menegaskan bahwa Meta tidak mengenakan biaya untuk membagikan tautan tersebut maupun mengambil bagian dari pendapatan yang dihasilkan penerbit. Namun, jika Pasal 29 dan 30 diterapkan, platform digital berpotensi terdorong untuk melakukan pembatasan terhadap tautan berita.
"Membantu pembaca menemukan artikel berbeda dengan menyalin atau menerbitkan ulang tersebut adalah hal yang berbeda. Jika aturan ini mendorong pembatasan tautan berita, penerbit dapat kehilangan kunjungan pembaca sekaligus peluang pendapatan," tutur dia.
Lebih lanjut Berni mengungkapkan kalau di sisi lain masyarakat Indonesia semakin sulit menemukan berita. Apabila aturan itu diterapkan, maka media kecil dan media daerah bisa menjadi pihak paling terdampak.
"Karena itu kami berpandangan bahwa tautan, pratinjau singkat yang tidak menggantikan artikel, dan rekomendasi tidak seharusnya dikenai kewajiban pembayaran. Hak cipta atas artikel itu sendiri tetap dilindungi, sehingga kami melindungi karya jurnalistik sekaligus menjaga jalan yang membantunya menjangkau pembaca," jelas dia.