- Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026.
- Rapat tersebut membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta tindakan lain oleh kelompok tertentu.
- Habiburokhman menyatakan berbagai dugaan tindakan ilegal tersebut berpotensi dikategorikan sebagai serangan makar jika terbukti benar.
Suara.com - Komisi III DPR RI akan meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja yang digelar Kamis (12/11/2026).
Namun, pembahasan tidak hanya terbatas pada dugaan penyadapan. Komisi III juga akan mendalami informasi mengenai dugaan rangkaian tindakan ilegal lain yang disebut saling berkaitan dan diduga melibatkan kelompok Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, dugaan tindakan tersebut mencakup surveilans ilegal, pembunuhan karakter, hingga pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah.
Pihaknya juga mengaku menerima informasi mengenai dugaan penggalangan massa untuk menggelar aksi.
"Intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," kata Habiburokhman menjelang rapat kerja dengan Kapolri, Kamis (12/11/2026).
Menurut Habiburokhman, seluruh informasi tersebut perlu didalami secara serius oleh kepolisian agar fakta di balik dugaan rangkaian tindakan ilegal itu bisa terungkap.
Ia bahkan menilai, apabila berbagai dugaan tersebut nantinya terbukti, rangkaian tindakan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk serangan makar.
"Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP," ujarnya.
Habiburokhman mengatakan rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga sekitar pukul 12.00 WIB.
Ia memastikan seluruh anggota Komisi III telah mengonfirmasi kehadiran dalam rapat tersebut.