- Presiden Prabowo Subianto menemui sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026.
- Pertemuan turut dihadiri Menhan, Panglima TNI, dan Kepala BIN guna menyampaikan pesan stabilitas dan keamanan negara terjaga.
- Langkah tersebut menegaskan posisi Presiden sebagai otoritas tertinggi tanpa bermaksud mengarahkan hasil penyidikan hukum yang sedang berjalan.
Suara.com - Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Kapolri di Hambalang, Jawa Barat, sebagai bentuk komunikasi simbolik.
“Presiden sepertinya hendak memberi pesan dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis untuk menunjukkan bahwa persoalan yang menimpa seorang mantan Kapolri tidak identik dengan persoalan seluruh institusi Polri,” kata Bambang di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Presiden, kata Bambang, melalui pertemuan tersebut tengah memberikan pesan stabilitas dalam negeri masih terjaga.
Apalagi pertemuan di Hambalang juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra.
“Ini sekaligus pesan bahwa persoalan yang berkembang tidak dipandang semata-mata sebagai konflik internal kepolisian, tetapi telah menjadi persoalan yang menyentuh kewibawaan dan keamanan negara,” terang Bambang.
Selain itu, pertemuan tersebut juga menggambarkan posisi Presiden sebagai pusat koordinasi dan otoritas politik tertinggi dalam pemerintahan.
“Namun, hal ini tidak boleh diterjemahkan sebagai bukti bahwa Presiden sedang mengarahkan hasil penyidikan atau menentukan siapa yang bersalah,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kapolri, Minggu (8/11) di Hambalang.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi sekaligus momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan.