- Menteri Yusril Ihza Mahendra menyatakan polemik surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka telah berakhir di Jakarta pada hari Kamis.
- Mahkamah Agung melalui putusan kasasi menyatakan dokumen penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah, batal demi hukum, dan telah dicabut resmi oleh kementerian terkait.
- Pemerintah wajib menjalankan putusan pengadilan sesuai undang-undang, sehingga gugatan hukum lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara diperkirakan akan segera dihentikan.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki babak akhir. Menurutnya, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh untuk mempertahankan keabsahan dokumen tersebut melalui perkara yang sudah diputus.
Yusril menjelaskan, dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Hak tersebut hanya diberikan kepada pihak penggugat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Dia juga menilai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) telah mengubah kedudukan hukum suket penyetaraan pendidikan Gibran. Terlebih, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencabut dokumen tersebut sebagai tindak lanjut putusan MA.
Dengan pencabutan itu, suket yang sebelumnya menjadi salah satu dokumen persyaratan pendidikan Gibran kini dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Yusril menegaskan, langkah pencabutan tersebut bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bentuk kewajiban pemerintah dalam menjalankan putusan pengadilan.
Kewajiban itu, lanjutnya, juga diatur dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengharuskan pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
Persoalan lain muncul dari gugatan yang diajukan Denny Indrayana di PTUN Jakarta terkait suket penyetaraan tersebut. Yusril memperkirakan gugatan itu juga akan menghadapi kendala karena dokumen yang menjadi objek sengketa telah dicabut.
"Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," tutur Yusril.
Polemik suket pendidikan Gibran sebelumnya bergulir melalui dua putusan pengadilan, yakni Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusan terkait sengketa persyaratan pendidikan Wakil Presiden, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima lantaran para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Meski demikian, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sementara itu, MA mengabulkan permohonan kasasi dalam gugatan terkait Suket Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran. Melalui putusan tersebut, surat keterangan itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.