- Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada MPR pada 12 November 2026.
- Mohammad Hatta adalah wakil presiden pertama yang mundur pada 1 Desember 1956 akibat perbedaan pandangan politik dengan Soekarno.
- Pemberhentian Mohammad Hatta secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957.
Posisi presiden lebih banyak menjalankan fungsi sebagai kepala negara, sementara jabatan wakil presiden tidak memiliki peran eksekutif yang dominan.
Kondisi tersebut membuat Hatta menilai kedudukannya sebagai wakil presiden tidak lagi memiliki fungsi yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Surat Pengunduran Diri Dikirim pada Juli 1956
Keinginan Hatta untuk mundur bukan keputusan mendadak. Pada 20 Juli 1956, ia mengirimkan surat kepada Ketua DPR untuk menyampaikan rencana pengunduran dirinya.
Dalam surat tersebut, Hatta menjelaskan bahwa setelah DPR hasil Pemilu 1955 mulai bekerja dan Konstituante terbentuk, sudah tiba waktunya bagi dirinya untuk mengakhiri jabatan sebagai wakil presiden.
Pemilu 1955 sendiri merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.
Bagi Hatta, terbentuknya lembaga perwakilan melalui pemilihan rakyat menjadi bagian penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia.
Keputusan itu kemudian dibahas oleh DPR. Sejumlah anggota parlemen bahkan masih mengharapkan Hatta mempertahankan jabatannya karena perannya dinilai penting bagi negara.
Namun, Hatta tetap pada pendiriannya. Ia akhirnya resmi meletakkan jabatan pada 1 Desember 1956.
Beda Pandangan Demokrasi dengan Soekarno
Di balik pengunduran diri tersebut, hubungan politik Soekarno dan Hatta juga tengah mengalami kerenggangan.
Keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana Indonesia seharusnya menjalankan demokrasi. Hatta mendukung demokrasi parlementer, kehidupan multipartai, serta sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi pengawasan kekuasaan.
Sementara itu, Soekarno mulai mendorong konsep Demokrasi Terpimpin. Ia menilai sistem parlementer yang berlaku saat itu menyebabkan ketidakstabilan politik karena kabinet sering berganti dan partai-partai sulit mencapai kesepakatan.
Perbedaan tersebut semakin terlihat pada 1956. Soekarno menyampaikan gagasan Demokrasi Terpimpin dalam pidatonya pada peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1956.
Hatta tidak sejalan dengan gagasan tersebut. Ia mengkhawatirkan perubahan sistem politik yang berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan memperbesar kekuasaan presiden.
Hubungan keduanya pun semakin jauh dari gambaran Dwitunggal yang dikenal masyarakat sejak masa perjuangan kemerdekaan.
Selain perbedaan pandangan politik, Hatta juga disebut memiliki kegelisahan terhadap praktik korupsi yang berkembang dalam pemerintahan.
Bung Hatta merasa tidak mampu berbuat banyak untuk memperbaiki keadaan selama berada dalam sistem pemerintahan saat itu.
Keppres Nomor 13 Tahun 1957 Jadi Bukti Resmi
Pengunduran diri Mohammad Hatta memiliki dasar hukum yang jelas.
Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang pemberhentian dengan hormat Dr. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
Keputusan tersebut ditetapkan pada 5 Februari 1957.
Namun, pemberhentian Hatta dinyatakan berlaku terhitung sejak 1 Desember 1956.
Dokumen tersebut menjadi bukti resmi bahwa Hatta benar-benar mengakhiri masa jabatannya, bukan diberhentikan akibat keputusan politik sepihak.
Setelah pengunduran dirinya, kursi wakil presiden Indonesia tidak langsung diisi oleh tokoh lain.
Jabatan tersebut baru kembali terisi pada 1973 ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik sebagai wakil presiden.
Dengan demikian, Indonesia sempat mengalami kekosongan jabatan wakil presiden selama sekitar 17 tahun.