Wajib Tahu! Beda Cerita Gibran dengan Bung Hatta yang Mundur sebagai Wapres

Kamis, 12 November 2026 | 13:52 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026). [ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym]
BACA 10 DETIK
  • Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada MPR pada 12 November 2026.
  • Mohammad Hatta adalah wakil presiden pertama yang mundur pada 1 Desember 1956 akibat perbedaan pandangan politik dengan Soekarno.
  • Pemberhentian Mohammad Hatta secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957.

Suara.com - Pasca Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil Presiden (wapres) ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis 12 November 2026 beredar narasi dan editan foto di sosial media menyamakan Gibran dengan Mohamad Hatta.

Gibran Rakabuming Raka jadi wakil presiden kedua yang mengundurkan diri setelah Mohammad Hatta.

Namun ada fakta sejarah yang membedakan cerita pengunduran diri Bung Hatta dengan Gibran Rakabuming Raka.

Bung Hatta tercatat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya.

Keputusan bersejarah itu berlaku pada 1 Desember 1956, setelah sekitar 11 tahun mendampingi Soekarno dalam memimpin Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Pengunduran diri Hatta menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan politik Indonesia.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri duet kepemimpinan Soekarno-Hatta yang selama ini dikenal dengan sebutan Dwitunggal.

Awal Mula Bung Hatta Memilih Mundur

Mohammad Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden RI sejak 18 Agustus 1945.

Saat itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

Selama bertahun-tahun, keduanya menjadi pasangan penting dalam pemerintahan sekaligus perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Akan tetapi, memasuki dekade 1950-an, perbedaan pandangan politik antara keduanya semakin terlihat.

Salah satu persoalan yang menjadi latar belakang adalah perubahan sistem pemerintahan Indonesia.

Setelah kembali menjadi negara kesatuan pada 1950, Indonesia menerapkan sistem parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Dalam sistem tersebut, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com