- Partai Gerindra menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026.
- Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Jakarta, hari Kamis tersebut.
- MPR RI akan segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan sesuai aturan konstitusi.
"Kami menekankan bahwa langkah ini diambil dengan semangat agar fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terus terbebani oleh polemik yang ada, sehingga pelayanan publik dan program kerja untuk rakyat tetap berjalan tanpa hambatan," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan tertutup antara pimpinan MPR RI dan Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Pimpinan rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit," kata Muzani.
Muzani menjelaskan, kedatangan Gibran bertujuan menyerahkan langsung surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Menurut Muzani, Gibran juga telah menyerahkan surat tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Menindaklanjuti surat tersebut, MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah-langkah konstitusional selanjutnya.
"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," ujar Muzani.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan untuk mengisi posisi Wakil Presiden.
Muzani juga memohon doa dan dukungan masyarakat Indonesia agar seluruh tahapan ketatanegaraan tersebut berjalan lancar dan menjadi preseden yang baik bagi demokrasi bangsa.