- Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, menciptakan kekosongan kursi kepemimpinan nasional.
- Presiden Prabowo Subianto wajib menyerahkan dua nama kandidat pengganti kepada MPR dalam waktu 14 hari.
- MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus selambat-lambatnya 60 hari guna memilih Wakil Presiden baru melalui pemungutan suara.
Suara.com - Peta perpolitikan nasional memasuki babak krusial usai Gibran Rakabuming Raka resmi meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Langkah pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu secara otomatis memicu kekosongan kursi orang nomor dua di Tanah Air.
Kini, bola panas penentuan suksesor RI 2 berada sepenuhnya di meja Presiden Prabowo Subianto.
Kendati memegang hak prerogatif kepala negara, ruang gerak Prabowo tetap terikat koridor hukum yang sangat ketat.
Merujuk pada aturan perundang-undangan dan konstitusi negara, mantan Danjen Kopassus tersebut tidak bisa leluasa menunjuk figur pengganti seorang diri, melainkan hanya berhak menyodorkan dua nama kandidat ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Mekanisme suksesi kepemimpinan nasional di tengah masa jabatan ini berlandaskan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta aturan teknis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Regulasi dasar tersebut menggarisbawahi bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden wajib segera diselesaikan melalui mekanisme pemilihan di parlemen, dengan opsi terbatas yang disaring langsung oleh Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membeberkan tata cara pengisian formasi pimpinan nasional tersebut.
Menurut Yusril, setelah MPR menerima kepastian resmi pengunduran diri Wapres, pimpinan majelis permusyawaratan akan mengirimkan surat resmi kepada Kepala Negara untuk meminta nama-nama pengganti.
Kalau misalnya Pak Wakil Presiden Gibran itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden Prabowo untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya, kata Yusril.
Setelah surat dari MPR resmi dilayangkan, arloji politik mulai berdetak kencang. Presiden Prabowo memiliki tenggat waktu paling lambat 14 hari kerja untuk menyaring, menggodok, dan menyodorkan dua nama cawapres definitif beserta kelengkapan berkas administratif kepada pimpinan majelis.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pembatasan durasi waktu tersebut agar stabilitas tata kelola kenegaraan tidak berlarut-larut dalam ketidakpastian.
Batas waktu dari presiden untuk memberikan dua nama adalah 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, ujar Muzani.
Begitu dua nama figur masuk ke meja parlemen Senayan, proses verifikasi kualifikasi bakal calon langsung bergulir di bawah pengawasan Panitia Khusus (Pansus) MPR.
MPR kemudian mengemban mandat penuh menggelar Sidang Paripurna Khusus dalam tenggat maksimal 60 hari terhitung sejak penetapan kekosongan jabatan.