- Partai Gerindra menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026.
- Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Jakarta, hari Kamis tersebut.
- MPR RI akan segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan sesuai aturan konstitusi.
Suara.com - Partai Gerindra menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kedewasaan berdemokrasi karena menempatkan kepentingan bangsa di atas ambisi pribadi.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyatakan, dinamika politik di tingkat elite merupakan hal yang wajar. Namun, ia menegaskan bahwa program kerja untuk rakyat harus tetap berjalan tanpa mengalami pergeseran.
"Sejarah hari ini mencatat sebuah contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi," kata Sugiat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, Gibran mengambil keputusan besar tersebut dengan kepala dingin dan pertimbangan matang demi kebaikan negara.
Karena itu, para tokoh bangsa memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan proses transisi konstitusional berjalan lancar tanpa memicu kegaduhan yang merugikan masyarakat.
"Partai Gerindra secara kelembagaan menyatakan sikap menghormati sepenuhnya langkah politik yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden," katanya.
Lebih lanjut, Sugiat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI menyampaikan apresiasi atas sikap kesatria dan legawa yang ditunjukkan Gibran.
Keputusan mundur tersebut dinilai penting untuk menjaga muruah institusi kepresidenan sekaligus mencegah polarisasi di tengah masyarakat.
Di sisi lain, ia memastikan solidaritas internal koalisi pemerintahan tetap terjaga. Komunikasi antarpartai tetap terjalin erat meskipun sempat muncul berbagai dinamika di parlemen.
"Kami menegaskan bahwa meskipun sempat muncul dinamika di Parlemen, seperti usulan Hak Menyatakan Pendapat, komunikasi antarpartai koalisi tetap terjaga dengan baik dan solid di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari solusi terbaik bagi negara," katanya.
Terkait mekanisme ketatanegaraan selanjutnya, Partai Gerindra menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan. Sesuai aturan konstitusi, MPR RI memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan Wakil Presiden.
"Partai Gerindra mendukung penuh proses administratif dan tata tertib di MPR RI seperti yang telah dikonfirmasi oleh Bapak Ketua MPR Ahmad Muzani agar surat pengunduran diri tersebut segera ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan," pungkasnya.
Sugiat juga menegaskan bahwa keputusan Gibran untuk mundur bukan merupakan langkah sepihak yang diambil secara mendadak.
Ia mengungkapkan, keputusan tersebut telah dibahas secara mendalam bersama Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam. Menurutnya, hal itu mencerminkan etika kenegaraan antara Presiden dan Wakil Presiden.