- Kemendikdasmen di Jakarta resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada 11 November 2026.
- Pencabutan dokumen tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Oktober 2026.
- Akibat keputusan tersebut, surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Suara.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Tatang Muttaqin.
Dalam keputusan tersebut, Kemendikdasmen tidak hanya mencabut surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019, tetapi juga memerintahkan penarikan dokumen yang berada di tangan pihak yang dituju maupun pihak lainnya.
"Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes)," demikian bunyi diktum kedua keputusan tersebut.
Sementara itu, pada diktum pertama, Kemendikdasmen secara tegas menyatakan mencabut surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.
Dalam bagian pertimbangannya, keputusan tersebut menyebut pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Putusan MA tersebut menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 serta mewajibkan pejabat terkait mencabut dokumen tersebut.
Kemendikdasmen juga merujuk Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar kewajiban melaksanakan putusan MA sesuai amar putusan.
"Bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku Tergugat/Termohon kasasi dalam Perkara Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus melaksanakan putusan Mahkamah Agung sesuai dengan amar putusan," demikian bunyi salah satu pertimbangan keputusan.
Selain itu, pencabutan juga didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Dengan pencabutan tersebut, surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bernomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.