Suara.com - Keterbatasan akses transportasi yang cepat dan aman masih menjadi tantangan bagi masyarakat Kepulauan Seribu, terutama ketika menghadapi kondisi darurat kesehatan.
DPRD DKI Jakarta mendorong agar pengembangan sistem transportasi Jakarta turut memperhatikan konektivitas wilayah kepulauan, termasuk melalui penyempurnaan kajian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan bentuk hukum PT Transportasi Jakarta menjadi Perseroda.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, kajian akademis Ranperda tersebut perlu dilengkapi agar tidak hanya mengakomodasi pengembangan transportasi darat, tetapi juga moda laut dan udara.
“Warga Kepulauan Seribu ini sangat butuh angkutan yang cepat, kalau di laut kan tergantung ombak,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Kebutuhan tersebut, lanjut Abdul Aziz, bukan semata untuk mendukung aktivitas sehari-hari, melainkan juga menyangkut akses terhadap pelayanan kesehatan. Warga yang membutuhkan penanganan medis darurat, termasuk ibu yang hendak melahirkan, memerlukan akses transportasi yang cepat menuju fasilitas kesehatan di wilayah daratan Jakarta.
“Banyak sekali kejadian yang urgent, orang sakit, mau melahirkan harus waktu itu juga berangkat. Itu yang perlu kita tolong,” tegasnya.
Untuk memastikan kebutuhan masyarakat tersebut masuk dalam perencanaan kebijakan, Bapemperda akan mendorong pembahasan kajian secara lebih komprehensif bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga diminta dilibatkan agar aspek teknis dan kebutuhan layanan transportasi dapat dipertimbangkan secara menyeluruh.
“Sebenarnya sudah ada (kajiannya), tapi memang belum menyeluruh ya,” kata Abdul Aziz.
Ia menegaskan, penyempurnaan kajian menjadi bagian penting dari peran DPRD dalam proses penyusunan Ranperda. Dengan pembahasan yang melibatkan perangkat daerah terkait, regulasi yang disusun diharapkan tidak hanya mengatur perubahan bentuk hukum perusahaan, tetapi juga membuka ruang pengembangan layanan transportasi yang lebih terintegrasi dan menjangkau kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Jakarta.
“Harus dihadirkan dinas terkait transportasi, yaitu Dinas Perhubungan,” tandas Abdul Aziz.***