- Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meminta waktu kepada publik di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026, untuk menuntaskan kasus penyadapan ilegal.
- Penyidikan mengungkap dugaan penyadapan melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri sejak tahun 2025 tanpa prosedur resmi.
- Komisi III DPR memberikan dukungan penuh kepada Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal dan dugaan korupsi tersebut.
Suara.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meminta waktu kepada publik untuk mengungkap secara keseluruhan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta pejabat negara lainnya hingga aktivis dan jurnalis.
"Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," kata Suyudi usai rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Suyudi berjanji Mabes Polri akan mengusut kasus hingga tuntas karena perkara tersebut turut menjadi keresahan bagi Presiden Prabowo serta para pejabat yang ikut menjadi korban penyadapan ilegal.
"Tentunya ini menjadi keresahan pimpinan negara Bapak Presiden dan jajaran juga tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal," imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Suyudi memastikan kalau pihaknya telah mendapat dukungan dari Komisi III DPR untuk mengungkap kasus penyadapan tersebut serta dugaan korupsi yang terjadi.
Dalam rapat tersebut sebelumnya, Suyudi mengungkapkan kalau penyadapan dilakukan sejak 2025 atas perintah Listyo Sigit Prabowo ketika masih menjabat sebagai Kapolri.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi perkara itu terdiri atas lima tahapan, yakni perintah penyadapan, provisioning atau memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil penyadapan, dan penghapusan data.
Dalam tahapan pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU), yang merupakan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri.
Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, dan Ahrie Sonta.
Selanjutnya, perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.