- Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan pada Kamis, 12 November 2026.
- Aliansi tersebut mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait pencabutan surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
- Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden pada hari yang sama.
Suara.com - Aksi salam tiga jari mewarnai konferensi pers Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) terkait polemik surat keterangan (suket) ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Gestur tersebut menjadi simbol perlawanan sekaligus pesan agar penegakan hukum tidak tunduk pada kekuasaan.
Simbol yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial itu identik dengan solidaritas masyarakat sipil dan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Salam tiga jari juga dikenal luas melalui novel dan film The Hunger Games sebagai lambang perlawanan terhadap rezim represif.
Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menghentikan proses hukum terkait penerbitan dan penggunaan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi polemik.
Menurutnya, pengunduran diri Gibran hanya berkaitan dengan pelepasan jabatan politik dan tidak menghapus konsekuensi hukum atas persoalan yang terjadi sebelumnya.
"Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum," kata Yopis kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Yopis mengatakan, persoalan yang kini menjadi perhatian publik bukan lagi semata-mata polemik kelengkapan dokumen pendidikan, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pertanggungjawaban pejabat negara di hadapan hukum.
Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Atas dasar itu, Advokat Aksi mendesak agar pihak maupun lembaga yang bertanggung jawab dalam penerbitan surat keterangan ijazah Gibran turut diusut.
Yopis juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut.
"Mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera mengeksekusi dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan kasasi," tegasnya.
Ia menekankan, pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pengusutan terhadap institusi yang menerbitkan surat keterangan tersebut.
"Advokat Aksi menuntut agar proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun institusi yang terlibat dalam penerbitan suket ijazah tersebut tetap diusut tuntas," pungkasnya.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan tertutup antara pimpinan MPR dan Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).