- Gibran Rakabuming Raka resmi mundur sebagai Wakil Presiden, memicu perebutan kursi RI-2 di antara partai koalisi.
- Pengamat UGM Agustinus Subarsono menyatakan Prabowo harus memilih figur loyal dan terkontrol demi mengamankan Pilpres 2029.
- Mundurnya Gibran berpotensi meretakkan hubungan pendukung Jokowi dan Prabowo akibat anggapan kurangnya perlindungan politik.
Suara.com - Kursi RI-2 kini berubah menjadi arena perebutan kepentingan partai sekaligus ujian bagi kalkulasi Prabowo menghadapi Pilpres 2029 usai ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka yang resmi mundur dari jabatannya.
Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Agustinus Subarsono, menilai mundurnya Gibran memang berpotensi mengurangi beban politik Prabowo. Namun, Presiden kini harus menghadapi pertarungan baru.
"Beban politik Presiden Prabowo bisa jadi semakin berkurang, namun tidak mudah untuk milih pengganti Gibran karena di antara anggota partai koalisi akan saling bertarung memperebutkan jabatan yang kosong," kata Subarsono kepada Suara.com, Jumat (13/11/2026).
Pertarungan tersebut bahkan berpotensi melibatkan PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan. Dengan waktu yang tak banyak untuk memilih wakil presiden baru, ruang negosiasi politik akan menjadi sangat sempit sekaligus panas.
Bagi Prabowo, kata Subarsono, masalahnya bukan sekadar menemukan figur yang bisa menduduki kursi RI-2. Ia harus memilih wakil yang dapat mengamankan pemerintahan saat ini tanpa menciptakan ancaman baru ketika pertarungan politik 2029 dimulai.
Ia menilai kandidat dari Gerindra menjadi opsi paling aman bagi Prabowo jika pertimbangannya adalah keberlanjutan kekuasaan.
"Bagi Prabowo, memilih kandidat dari parpol Gerindra akan jauh lebih aman untuk menempatkan diri sebagai kandidat presiden pada Pilpres 2029," ujarnya.
Sebaliknya, memilih figur dari partai lain memiliki dua sisi. Di satu sisi, langkah tersebut dapat memperluas basis dukungan Prabowo. Namun, di sisi lain, wakil tersebut berpotensi memiliki kendaraan politik dan basis suara sendiri yang bisa berkembang menjadi kekuatan tandingan pada 2029.
"Sebaliknya, memilih kandidat dari parpol lain, maka bisa menjadi ancaman bagi keberlanjutan kekuasaanya, karena ia bisa menjadi kompetitornya di tahun 2029," tandasnya.
Melihat dilema ini, Subarsono menduga kalkulasi Prabowo tidak hanya bertumpu pada kapasitas kandidat. Faktor loyalitas dan seberapa jauh figur tersebut dapat dikendalikan kemungkinan menjadi pertimbangan politik yang tidak kalah penting.
"Bagi Prabowo, bisa jadi, yang menjadi kriteria utama kandidat bukan variabel kompetensi, tetapi lebih pada kandidat bisa dikontrol dan kesamaan chemistry politik," ucapnya.
Namun, persoalan pengganti Gibran tidak berhenti pada hubungan Prabowo dengan partai koalisi. Jika proses pengunduran diri Gibran dipersepsikan sebagai akibat tekanan politik, hubungan antara basis pendukung Prabowo dan Jokowi juga berpotensi kembali retak dan menjadi bom waktu menuju 2029.
"Para pendukung garis depan Jokowi juga akan punya persepesi bahwa Prabowo kurang atau bahkan tidak ada upaya melindungi Gibran ketika mendapatkan serangan dari berbagai kelompok dan ini berpotensi mempengaruhi suara Prabowo tahun 2029," paparnya.
"Meskipun Gibran mengundurkan diri, jangan dipersepsikan bahwa itu tidak meninggalkan luka politik yang mendalam bagi keluarga Jokowi dan para relawannya," tambahnya.
Di tengah situasi itu, partai-partai koalisi diperkirakan tidak akan pasif. Mundurnya Gibran menjadi momentum bagi mereka untuk menghitung ulang keuntungan politik dan ekonomi yang diperoleh selama berada dalam pemerintahan Prabowo.