Setuju Usulan Prabowo, MPR Geser Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Jadi...

Senin, 16 November 2026 | 17:39 WIB
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, usai menggelar Rapat Gabungan kembali yang diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan MPR untuk membahas jadwal Sidang Paripurna pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
BACA 10 DETIK
  • MPR RI menggelar rapat gabungan di Senayan pada Senin, 16 November, untuk membahas kekosongan jabatan wakil presiden.
  • Rapat menyetujui permohonan Presiden Prabowo untuk memundurkan jadwal sidang paripurna menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
  • Sidang paripurna tersebut akan berfokus pada pengisian kekosongan jabatan, pemilihan, serta pelantikan wakil presiden terpilih.

Suara.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi menggelar Rapat Gabungan kembali yang diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan MPR untuk membahas jadwal Sidang Paripurna pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa rapat tersebut diselenggarakan usai pimpinan MPR menerima surat resmi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Baru saja kami mengadakan rapat gabungan. Yang rapat gabungan MPR tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD, serta diikuti oleh seluruh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujar Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Sufmi Dasco Ahmad, Ahamad Muzani, dan Sugiono tiga kader partai Gerinda yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Wakil Presiden Gibran. [Suara.com]

Muzani menjelaskan bahwa agenda utama rapat membahas dua hal krusial terkait proses pergantian Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka:

"Rapat gabungan membahas dua agenda penting. Pertama, perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Yang kedua, prosesi pelantikan wakil presiden terpilih," katanya.

Semula, rapat gabungan sebelumnya menjadwalkan sidang paripurna pada tanggal 2 Desember 2026.

Namun, karena padatnya agenda kenegaraan serta perlunya Presiden membangun komunikasi politik dengan partai pengusung, koalisi, dan para tokoh untuk menjaring dua nama calon wakil presiden, pihak Istana mengajukan permohonan pengunduran jadwal. Akhirnya disepakati Rabu kliwon 9 Desember.

"Karena itu dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember mundur satu minggu," tuturnya.

Menanggapi usulan tersebut, Rapat Gabungan MPR RI akhirnya menyetujui penyesuaian jadwal pelaksanaan.

"Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Selain menetapkan tanggal pelaksanaan, Rapat Gabungan juga menyepakati landasan hukum dan format pelantikan wakil presiden terpilih mendatang.

"Yang kedua, rapat menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar '45 di mana MPR nantinya akan melantik posis—yang akan melantik posisi wakil presiden terpilih," katanya.

Dengan disepakatinya tanggal 9 Desember 2026, tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden kini bersiap memasuki tahap pengiriman dua nama calon dari Presiden kepada pihak MPR sesuai ketentuan konstitusional yang berlaku.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com