Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi, Waka Komisi HAM DPR: Jangan Sampai Ada Tekanan ke Korban

Senin, 16 November 2026 | 20:25 WIB
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira. (Antara)
BACA 10 DETIK
  • Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendesak penegakan hukum dalam kasus pemerkosaan mahasiswi oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada Senin, 16 November 2026.
  • Polda NTT telah melakukan olah TKP di rumah jabatan Bupati Kupang dan mengamankan barang bukti berupa celana korban berinisial RWM.
  • Andreas meminta LPSK memberikan pendampingan serta perlindungan kepada korban dan saksi dari potensi intimidasi akibat relasi kuasa pelaku yang menjabat sebagai bupati.

Suara.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyoroti kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Bupati Kupang, Yosef Lede alias Yos, terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun.

Andreas meminta agar penanganan hukum dalam kasus ini mengedepankan perlindungan terhadap korban.

“Penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang perlu disertai penilaian kebutuhan perlindungan bagi pelapor dan saksi,” kata Andreas Hugo Pareira, Senin (16/11/2026).

Seperti diketahui, kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang tengah menjadi perhatian publik.

Kasus ini bermula kasus tersebut bermula saat korban berinisial RWM diajak oleh dua orang perempuan, yakni EK dan LS, dengan alasan mendapatkan pekerjaan. Mereka kemudian menuju ke rumah dinas Bupati Kupang.

Di sana, RWM mendapat tindakan pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh Yos Lede. Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan (rujab) Bupati Kupang Yosef Lede dan menemukan celana RWM yang digunakan saat pemerkosaan.

Terkait hal ini, Andreas mengingatkan agar perhatian diberikan pada kemungkinan tekanan yang dapat memengaruhi keselamatan, kebebasan memberikan keterangan, maupun akses mereka terhadap keadilan.

“Jangan sampai ada tekanan kepada korban akibat relasi kuasa yang ditimbulkan mengingat status terduga pelaku sebagai pejabat. Semua harus memastikan perlindungan hak-hak korban, termasuk terbebas dari intimidasi dari pihak manapun,” tegasnya.

Untuk itu, Andreas mendorong agar Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberi pendampingan terhadap RWM dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pendamping untuk memastikan kebutuhan perlindungan dapat dikenali sejak awal.

“Pelapor dan saksi perlu memperoleh penjelasan mengenai prosedur pengajuan, bentuk perlindungan yang tersedia, dan persyaratan yang berlaku,” tutur Andreas.

Ditambahkan Andreas, pelapor dan saksi juga perlu mengetahui bahwa ada jalur perlindungan yang dapat digunakan apabila mereka merasa terancam.

“Informasi tersebut harus disampaikan secara langsung dan mudah dipahami, dengan tetap menghormati keputusan serta keadaan masing-masing,” ujar Legislator dari Dapil NTT I itu.

Lebih lanjut, Andreas menilai penilaian risiko perlu mempertimbangkan kedudukan pihak terlapor dan kemungkinan ketergantungan sosial maupun ekonomi pihak yang memberikan keterangan.

“Pendekatan melalui perantara, tekanan terhadap keluarga, atau penyebaran informasi pribadi perlu menjadi perhatian apabila dilaporkan atau ditemukan,” jelas Andreas.

Pimpinan Komisi HAM DPR tersebut pun mengingatkan, dukungan perlindungan harus membantu pelapor dan saksi memberikan keterangan secara bebas.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com