Ada Modus Tentara Bayaran, Yasonna Minta LPSK Tak Main-main Lindungi Korban TPPO

Senin, 16 November 2026 | 20:39 WIB
Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly. (ist)
BACA 10 DETIK
  • Yasonna Laoly mendesak LPSK memperkuat perlindungan dan pemulihan bagi 271 korban TPPO sepanjang Januari hingga 11 November 2026.
  • Komisi XIII DPR RI meminta LPSK memaparkan perkembangan penanganan serta kendala dalam melindungi korban perdagangan orang.
  • Yasonna mendorong sistem perlindungan terpadu mencakup pendampingan hukum, medis, psikologis, sosial, dan keamanan bagi korban TPPO secara berkelanjutan.

"Modus TPPO terus berkembang. Karena itu, negara harus mampu mengidentifikasi pola perekrutan, jaringan yang terlibat, serta pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari eksploitasi manusia. Penanganannya tidak boleh berhenti pada penyelamatan korban, tetapi juga harus menyentuh upaya penegakan hukum terhadap jaringan pelakunya," tambahnya.

Lebih lanjut, Yasonna mendorong LPSK memperkuat sistem perlindungan terpadu bagi korban TPPO. Perlindungan tersebut harus mencakup beberapa aspek penting, yakni:

  1. Pendampingan hukum, untuk memastikan korban memperoleh akses terhadap keadilan dan hak-haknya dalam proses hukum.
  2. Layanan medis, termasuk penanganan kondisi kesehatan fisik korban akibat eksploitasi dan kekerasan.
  3. Rehabilitasi psikologis, untuk membantu korban mengatasi trauma dan tekanan mental.
  4. Pemulihan sosial, agar korban dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara layak.
  5. Perlindungan keamanan, termasuk bagi anggota keluarga korban yang berpotensi menghadapi intimidasi atau ancaman dari jaringan pelaku.

Yasonna menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban tidak boleh bersifat sementara atau hanya berorientasi pada proses hukum.

Korban membutuhkan pendampingan berkelanjutan sampai mereka benar-benar dapat memulihkan kehidupan dan kembali memperoleh rasa aman.

"Jangan sampai korban berhasil diselamatkan, tetapi kemudian dibiarkan menghadapi trauma, persoalan ekonomi, stigma sosial, dan ancaman dari pelaku. Perlindungan harus memastikan korban mendapatkan kembali hak, martabat, dan kesempatan untuk membangun kehidupannya," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara LPSK, kepolisian, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta perwakilan Indonesia di luar negeri dalam menangani kasus TPPO yang melibatkan warga negara Indonesia di negara lain.

Menurut Yasonna, penanganan TPPO membutuhkan pendekatan lintas sektor karena persoalan ini berkaitan dengan perlindungan warga negara, ketenagakerjaan, keimigrasian, penegakan hukum, hingga pemulihan korban.

"Negara harus hadir sejak masyarakat direkrut, ketika mereka menghadapi eksploitasi, hingga proses pemulihan setelah diselamatkan. Jangan sampai perlindungan baru diberikan setelah korban mengalami penderitaan yang berat. Pencegahan, penyelamatan, penegakan hukum, dan pemulihan harus berjalan dalam satu kesatuan," tambah Yasonna.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com