- Kejaksaan Agung mengajukan banding di Jakarta pada hari Rabu pekan lalu karena terdakwa Hery Susanto lebih dulu menempuh upaya hukum tersebut.
- Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto divonis lima tahun penjara dan denda Rp300 juta akibat terbukti menerima suap korupsi nikel senilai Rp3,87 miliar.
- Majelis hakim menjatuhkan tambahan hukuman berupa pembayaran uang pengganti Rp3,87 miliar dengan memperhitungkan satu unit rumah milik terpidana di Pulo Gebang.
Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam perkara dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel.
“Dalam hal ini, jaksa penuntut umum (JPU) sudah mengajukan upaya hukum banding pada hari Rabu pekan lalu dan sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna kepada awak media di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Anang, salah satu alasan JPU mengambil langkah banding lantaran pihak Hery Susanto telah mengajukan banding terlebih dahulu.
“Salah satunya karena terdakwa mengajukan banding, serta (alasan, red.) yang lainnya diungkap dalam memori banding dan kontra memori banding,” katanya sebagaimana dilansir Antara.
Anang juga menyampaikan bahwa Kejagung menghormati langkah banding yang ditempuh oleh Hery Susanto.
Menurutnya, banding merupakan hak terdakwa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sebelumnya, Hery Susanto divonis lima tahun penjara usai terbukti menerima suap terkait kasus dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026.
Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati memvonis Hery terbukti menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3,87 miliar ketika menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.
Hakim Ketua menyatakan suap diduga diterima untuk menggerakkan Hery, yang kala itu masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026, agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI.
Selain pidana penjara, Hery juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 100 hari.
Majelis Hakim turut menghukum Hery dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp3,87 miliar, di mana rumah Hery di Pulo Gebang, Jakarta, juga diperhitungkan sebagai uang pengganti, dengan subsider pidana tiga tahun penjara.