Skandal Penyadapan Presiden: Dugaan Keterlibatan Aparat hingga Agenda Sidang Etik

Selasa, 17 November 2026 | 05:30 WIB
Ilustrasi kasus penyadapan Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. [Suara.com/Syahda]
BACA 10 DETIK
  • Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
  • Sasaran penyadapan meluas hingga pejabat negara, politikus, jurnalis, aktivis, dan selebritas, serta memicu sidang etik internal Polri.
  • DPR kembali menyoroti RUU Penyadapan dengan usulan pembatasan kewenangan ketat serta sanksi pemecatan bagi aparat yang menyalahgunakannya.

Kabareskrim Asep Safrudin menjelaskan, laporan itu diterbitkan setelah tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Siber dan Direktorat Tindak Pidana Umum menemukan bukti permulaan yang dinilai cukup.

Meski demikian, Asep menegaskan penanganan dugaan makar masih berada pada tahap awal. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat.

Ia memastikan pengusutan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, ketentuan hukum yang berlaku, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Tangkapan layar - Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). ANTARA/YouTube/TVR Parlemen/Nadia Putri Rahmani

Empat Tersangka dan Dugaan Peran Masing-Masing

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan pembagian peran empat tersangka dalam perkara penyadapan tersebut.

Mantan Kapolri Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.

Perintah itu disebut disampaikan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Ahrie Sonta yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).

Listyo juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan atau end-user.

Sementara Slamet Uliandi yang pernah menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri pada periode 2021-2026 diduga berperan sebagai penasihat monitoring center.

Slamet disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo.

Berikutnya, Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet. Eko juga disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan melalui pesan WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

Adapun Ahrie Sonta diduga menerima perintah penyadapan dari Listyo, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan.

Kapolri menyebut dugaan penyimpangan dalam perkara tersebut meliputi perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, proses memasukkan nomor target ke sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.

Muncul Sosok Brigjen TK

Pengungkapan pembagian peran empat tersangka ternyata belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Suyudi turut mengungkap sosok berinisial TK yang disebut diperintahkan Ahrie Sonta untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

Namun, identitas lengkap TK dan siapa saja yang menjadi sasaran pengawasan tersebut belum diungkap secara resmi oleh penyidik.

Belakangan, Polri memastikan TK merupakan seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal atau jenderal bintang satu.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan TK kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri.

Keterangan TK juga didalami penyidik untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, nama Brigjen M. Tedjo Kusumo sempat dikaitkan dengan sosok TK setelah disebut analis politik, pertahanan, dan keamanan Selamat Ginting dalam sebuah podcast.

Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa TK yang dimaksud penyidik adalah Tedjo Kusumo.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Instagram/raffinagita1717)

Daftar Sasaran Penyadapan Meluas

Selain mengungkap dugaan pembagian peran para tersangka, penyidik juga mulai membuka daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Kapolri Suyudi menyebut target penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo dan lingkar Istana. Sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, anggota DPR, politikus, gubernur, hingga kapolda juga diduga masuk dalam daftar sasaran.

Bahkan, penyadapan disebut menyasar lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan, termasuk internal Polri sendiri.

Organisasi masyarakat, aktivis, dan mahasiswa juga disebut masuk dalam cakupan sasaran.

Pada Senin (16/11/2026), Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto turut mengungkap nama sejumlah figur publik yang diduga menjadi korban.

Mereka di antaranya pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, serta jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deanova.

Pengungkapan tersebut memperlihatkan luasnya dugaan penyadapan yang kini tengah didalami Bareskrim.

Namun, penyidik masih perlu membuktikan bagaimana praktik tersebut dilakukan, siapa saja pihak yang terlibat, serta sejauh mana hasil penyadapan digunakan.

Irjen Polisi Ahrie Sonta tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, menjalani sidang etik oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divisi Propam, Jakarta, Selasa (10/11/2026). ANTARA/HO

Ahrie Sonta Dipecat, Eko Hadi Jalani Sidang Etik

Selain proses pidana, Polri juga menjalankan pemeriksaan internal terhadap anggota yang diduga terlibat.

Salah satu perkembangan penting terjadi pada Selasa (10/11/2026), ketika Irjen Ahrie Sonta menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie. Ia juga dinyatakan melakukan pelanggaran etika berupa perbuatan tercela.

Namun, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, proses pemeriksaan etik terhadap mantan Kadivkum Polri itu masih berlanjut.

Kini giliran Irjen Eko Hadi Santoso yang dijadwalkan menjalani sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Sidang KKEP tersebut akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo yang ditunjuk sebagai Ketua Komisi.

Adapun anggota majelis terdiri dari Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi, Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan persidangan akan mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.

Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri.

Mekanisme KKEP merupakan jalur penegakan disiplin dan kode etik internal kepolisian. Pemeriksaan tersebut berbeda dengan proses penyidikan pidana yang dilakukan Bareskrim.

Artinya, anggota yang diduga melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban secara etik, sementara dugaan tindak pidananya tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana.

Putusan terhadap Ahrie yang berujung PTDH dan pengajuan bandingnya menjadi salah satu gambaran bagaimana mekanisme pengawasan internal tersebut berjalan.

Sementara itu, sidang Eko menjadi perkembangan berikutnya yang akan menentukan konsekuensi etik terhadap salah satu tersangka dalam perkara penyadapan Presiden.

Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti. (tangkap layar)

RUU Penyadapan Kembali Disorot, Kabaintelkam Usulkan Enam Aturan

Kasus ini juga kembali menyoroti belum terbentuknya undang-undang khusus yang mengatur tata cara penyadapan secara menyeluruh.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara sebelumnya mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menegaskan tata cara penyadapan harus diatur melalui undang-undang.

Namun, hingga kini aturan khusus tersebut belum terbentuk. Bahkan, Pasal 136 Ayat (2) KUHAP yang baru kembali menyerahkan pengaturan penyadapan kepada undang-undang tersendiri.

Akibatnya, lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan selama ini menjalankan praktik berdasarkan aturan masing-masing.

Standar, jangka waktu, hingga mekanisme perpanjangan penyadapan pun berbeda-beda.

Di lingkungan Polri, penyadapan selama ini mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.

Kapolri Suyudi menjelaskan, penyadapan yang sah harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi dokumen persyaratan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur.

Hasil penyadapan juga hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah. Begitu pula dengan pemusnahan data, yang harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.

Di tengah sorotan terhadap perkara ini, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam pengaturan ketat dalam RUU Penyadapan saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin (16/11/2026).

Pertama, membatasi sasaran penyadapan secara jelas dan hanya untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri serta penanganan kejahatan dengan ancaman tinggi.

Kedua, melarang penggunaan kewenangan penyadapan di luar sasaran yang telah ditentukan, termasuk untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Ketiga, mewajibkan adanya perintah tertulis dari pimpinan dengan batas waktu penyadapan yang jelas.

Keempat, seluruh aktivitas penyadapan wajib dicatat dan didokumentasikan. Catatan tersebut tidak boleh diubah atau dihapus serta harus melalui audit secara berkala.

Kelima, memperketat pengawasan melalui pengawasan melekat oleh pimpinan, fungsi inspektorat, dan Divisi Propam Polri.

Keenam, mengatur sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat.

Menurut Dedy, pengaturan tersebut diperlukan agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan oleh aparat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Usulan itu sekaligus menempatkan pengawasan internal, transparansi pencatatan, serta pemisahan pihak yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, dan menjalankan penyadapan sebagai bagian penting dari sistem pengendalian.

Di tengah pengusutan kasus yang menyeret empat perwira tinggi Polri tersebut, agenda sidang etik Eko Hadi pada 17 November menjadi salah satu perkembangan yang ditunggu.

Namun, pengungkapan perkara ini tidak berhenti pada penjatuhan sanksi terhadap para tersangka.

Penyidik masih harus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, sementara pembahasan RUU Penyadapan menjadi momentum untuk menguji sejauh mana pengawasan terhadap kewenangan penyadapan dapat diperketat.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com