- Dua perwira tinggi Polri menjalani sidang etik terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan langsung mengajukan permohonan banding.
- Irjen Eko Hadi Santoso menjalani persidangan pada Selasa, 17 November 2026, sementara jadwal sidang Listyo belum jelas.
Suara.com - Dua perwira tinggi Polri yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah menjalani sidang etik. Namun, jadwal sidang terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga kini masih belum jelas.
Irjen Ahrie Sonta bahkan telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Sementara Irjen Eko Hadi Santoso baru menjalani persidangan pada Selasa (17/11/2026).
Di tengah bergulirnya proses etik terhadap dua jenderal tersebut, Polri belum memberikan kepastian kapan Listyo akan menjalani sidang serupa.
Saat dikonfirmasi mengenai jadwal sidang mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko hanya menyampaikan perkembangan sidang terhadap Eko.
“Hari ini sidang terhadap EHS yang masih berlangsung, dan kami menyampaikan apa yang sedang berlangsung,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Meski telah ditanyakan berulang kali, Polri belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan sidang etik Listyo.
Ahrie Dipecat, Eko Jalani Sidang Etik
Sebelum Eko, Ahrie Sonta lebih dahulu menjalani sidang KKEP pada 10 November 2026. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi PTDH setelah menyatakan perbuatannya sebagai pelanggaran berat dan tercela.
Ahrie tampak tertunduk lesu saat mendengarkan putusan pemecatan. Meski demikian, ia menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Pengajuan banding membuat proses etik Ahrie belum sepenuhnya berakhir. Putusan PTDH yang dijatuhkan majelis KKEP masih harus melalui pemeriksaan di tingkat banding.
Sementara itu, sidang etik terhadap Eko digelar di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 Gedung Divisi Propam Polri pada Selasa (17/11/2026).
Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota, dengan Komjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Adapun tiga anggota lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Belum diketahui sanksi yang akan dijatuhkan kepada Eko. Namun, hasil sidangnya kini turut dinantikan untuk melihat apakah ia akan menerima hukuman serupa dengan Ahrie atau justru mendapat putusan berbeda.