- Rieke Diah Pitaloka menyoroti penetapan perairan Ujung Kulon sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM.
- Rieke meminta evaluasi kebijakan pertambangan tersebut pada rapat kerja dengan Menteri HAM di Jakarta pada 17 November 2026.
- Menteri HAM Natalius Pigai menyambut baik masukan tersebut dan menekankan pentingnya perlindungan habitat asli satwa langka.
Suara.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti penetapan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, sebagai bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.
Rieke mengangkat persoalan tersebut dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai kebijakan sektoral perlu diuji dari perspektif HAM. Karena itu, Rieke meminta pemerintah mengevaluasi penetapan wilayah usaha pertambangan yang mencakup kawasan konservasi tersebut.
"Kenapa saya mau ngambil isu ini? Karena ini sedang rame, muncul Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan 12 Februari 2026 dan tercatat status berlaku, nanti mohon dikoreksi. Mohon dikoreksi dan mohon ada kalau saya salah, mohon dikoreksi nomornya. Mengatur wilayah pertambangan Provinsi Banten, begitu ya," ujar Rieke.
Rieke juga mengingatkan pentingnya menjaga habitat alami satwa langka, khususnya badak bercula satu yang menjadi salah satu kekayaan hayati Taman Nasional Ujung Kulon.
Menurutnya, upaya pelestarian badak Jawa tidak seharusnya hanya berfokus pada pemindahan satwa, tetapi juga harus memastikan habitat aslinya tetap terjaga.
"Taman Nasional Ujung Kulon itu legend begitu ya. Ada badak bercula satu di sana. Saya kira pemulihan badaknya itu bukan dengan memindahkan, mohon izin dengan segala hormat saya. Itu badak Bapak, punya hak asasi juga saya kira untuk tidak dipindahkan dari habitatnya. Itu namanya Gunung Krakatau sudah meletus sekian ratus tahun, itu badak tetap survive begitu. Tetapi jangan dirusak habitatnya oleh manusia," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menyambut baik perhatian Komisi XIII. Ia menekankan pentingnya menjaga keutuhan habitat asli flora dan fauna serta melindungi masyarakat dari pemindahan paksa.
Pigai menilai pemindahan satwa dari habitat asalnya ke lingkungan baru belum tentu menjamin kelangsungan hidup dan perkembangbiakannya.
"Artinya apa? Ya kalau seorang hewan, jenis binatang atau hewan peliharaan atau hewan liar dipindahkan dari tempat asal usulnya ke tempat yang baru, itu belum tentu bisa berkembang. Ya, di mana-mana di Indonesia ini namanya Komodo, Pak. Ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Bali, ada di Sulawesi, tapi tidak bisa berkembang. Hanya bisa berkembang di Pulau Komodo..." jelas Pigai.
Ia juga mengaitkan persoalan pemindahan habitat dengan perlindungan HAM, khususnya jika menyangkut pemindahan komunitas manusia secara paksa.
"Manusia kalau memindahkan secara paksa dengan sadar dan sengaja komunitas dari tempat kehidupan dia ke tempat yang lain itu masuk kategori HAM berat dalam konteks HAM. Misalnya orang Papua dipindahkan ke Manado, semuanya, Papua dikosongkan, itu pelanggaran HAM berat. Jadi saya sangat setuju, Bu, akan jadi atensi," pungkasnya.