- Sebanyak 211 dari 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat pendaftaran.
- Keterbukaan pendidikan penting agar masyarakat dapat menilai kapasitas kinerja legislator.
- Dosen UGM Agustinus Subarsono juga menyoroti syarat minimal pendidikan SMA bagi anggota DPR.
Suara.com - Sebanyak 211 dari 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat mendaftar sebagai calon legislator.
Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Agustinus Subarsono, menilai publik berhak mengetahui latar belakang pendidikan para wakil rakyat tersebut.
Menurut Subarsono, keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR merupakan hal wajar.
Terlebih, tuntutan itu muncul setelah polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat dan sejumlah anggota DPR turut menyuarakan persoalan tersebut.
"Tuntutan publik adalah wajar saja, tidak berlebihan, apalagi selama ini banyak anggota DPR yang bersuara lantang tentang Ijazah Gibran," kata Subarsono kepada Suara.com, Rabu (18/11/2026).
Ia mengatakan, informasi pendidikan legislator penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Data tersebut juga dapat digunakan masyarakat untuk menilai kapasitas anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Berdasarkan data BPS dan KPU, dari 580 anggota DPR periode 2024-2029, sebanyak 211 orang atau 36,38 persen tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat pendaftaran.
Sementara itu, 155 anggota DPR tercatat berpendidikan S1, 119 orang S2, dan 29 orang S3. Adapun 63 legislator berpendidikan SMA atau sederajat, sedangkan tiga lainnya merupakan lulusan Diploma III.
Subarsono menilai masyarakat perlu mengetahui latar belakang pendidikan para legislator, terutama mereka yang tidak mencantumkannya. Dengan begitu, publik dapat mengukur hubungan antara tingkat pendidikan dan kinerja wakil rakyat.
"Sehingga bisa membuat analisis berdasarkan data apakah tingkat pendidikan mempengaruhi performa mereka," tuturnya.
Ia juga mempertanyakan kelayakan pemberian gaji besar kepada anggota DPR yang latar belakang pendidikannya tidak diketahui publik.
"Apakah layak negara harus menggaji anggota DPR ratusan juta yang latar belakang pendidikannya tidak jelas dan tentu saja ada implikasinya pada tingkat kinerjanya," imbuhnya.
Syarat Minimal Pendidikan Disorot
Selain keterbukaan data pendidikan, Subarsono menyoroti persyaratan minimal pendidikan SMA atau sederajat bagi calon anggota DPR.