Pendidikan Tak Jelas Tapi Digaji Ratusan Juta, 211 Anggota DPR Disentil Pakar UGM

Rabu, 18 November 2026 | 10:37 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). (Suara.com/Bagaskara)
BACA 10 DETIK
  • Sebanyak 211 dari 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat pendaftaran.
  • Keterbukaan pendidikan penting agar masyarakat dapat menilai kapasitas kinerja legislator.
  • Dosen UGM Agustinus Subarsono juga menyoroti syarat minimal pendidikan SMA bagi anggota DPR.

Meski ketentuan itu sah secara hukum, ia mempertanyakan apakah standar tersebut masih memadai untuk menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan yang semakin kompleks.

"Anggota DPR itu bertugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang membutuhkan kemampuan analisis dan pemahaman kebijakan publik," ujarnya.

Ia membandingkan persyaratan tersebut dengan profesi guru SMP dan SMA yang mensyaratkan pendidikan minimal S1. Menurutnya, anggota DPR memiliki tanggung jawab besar karena harus mewakili ratusan ribu hingga jutaan konstituen serta menerjemahkan persoalan masyarakat menjadi kebijakan.

Meski demikian, Subarsono mengakui peningkatan syarat pendidikan berpotensi membatasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kapasitas politik, tetapi tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.

Namun, ia menilai peningkatan kualitas legislator tetap diperlukan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi.
Anggota DPR, menurutnya, perlu memiliki kompetensi di bidang ekonomi global, geopolitik, hukum internasional, literasi digital, hingga analisis kebijakan berbasis data.

"Dalam perspektif kekinian, misalnya di era globalisasi dan high technology, kita membutuhkan DPR yang memiliki kompetensi ekonomi global dan geopolitik, kompetensi hukum dan regulasi internasional, kompetensi berpikir kritis dan strategis, kompetensi literasi digital dan teknologi, dan kompetensi analisis kebijakan publik berbasis data," ungkapnya.

Karena itu, ia mendorong partai politik memperbaiki proses rekrutmen calon legislator.

Partai diminta tidak hanya mengejar jumlah kader, tetapi juga mempertimbangkan kualitas, pendidikan, kompetensi, dan integritas calon wakil rakyat.

"Penting bagi partai politik bukan semata-mata merekrut jumlah kader namun juga merekrut kader yang berkualitas yang akan diprospek menjadi legislator," pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com