- Pemerintah kolonial Belanda pernah menerbitkan izin penyelidikan pertambangan batu bara dan pasir besi di Ujung Kulon pada tahun 1910.
- Hasil penyelidikan menunjukkan proyek tersebut tidak menguntungkan secara ekonomi sehingga kegiatan pertambangan di kawasan tersebut akhirnya ditinggalkan.
- Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan keputusan pada November 1921 yang menetapkan Ujung Kulon sebagai monumen alam serta melarang aktivitas pertambangan.
Karena itu, keberadaan izin eksplorasi pertambangan tidak bisa langsung dimaknai sebagai bukti bahwa kawasan Ujung Kulon menyimpan cadangan emas yang pernah ditemukan pemerintah kolonial.
Catatan lain mengenai aktivitas pertambangan di wilayah Banten juga muncul dalam laporan pemerintah kolonial, Koloniaal Verslag.
Dalam laporan 1855, terdapat pembahasan mengenai penyelidikan batu bara di Meeuwenbaai (nama lama Teluk Ujung Kulon) oleh insinyur De Groot dan Aquasie Boachi.
Penyelidikan tersebut menemukan lapisan batu bara, tetapi jumlah dan penyebarannya dinilai tidak memadai untuk kegiatan eksploitasi yang menguntungkan.
Sementara itu, laporan Koloniaal Verslag 1854 mencatat informasi mengenai penemuan emas aluvial di Tjilatjan berdasarkan catatan Dr. F.W. Junghuhn pada 1847.
Namun, catatan tersebut merujuk pada wilayah Tjilatjan atau Cilacap, Jateng dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa emas ditemukan di Ujung Kulon.
Perlindungan Ujung Kulon dari Aktivitas Pertambangan
Menariknya, sekitar 11 tahun setelah pemberian izin penyelidikan pertambangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan kebijakan penting mengenai perlindungan kawasan alam.
Pada 16 November 1921, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dirk Fock mengeluarkan keputusan Nomor 60 yang kemudian dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1921 Nomor 683.
Keputusan tersebut menetapkan sejumlah wilayah sebagai Natuurmonumenten atau monumen alam, termasuk Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan.
Salah satu pokok pengaturannya adalah larangan bagi pihak swasta melakukan penyelidikan maupun eksploitasi pertambangan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai monumen alam.
Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah perlindungan Ujung Kulon.
Dokumen ini juga memperlihatkan bahwa kepentingan pertambangan swasta telah menjadi salah satu persoalan yang diperhitungkan pemerintah kolonial dalam menetapkan perlindungan kawasan alam.
Dengan demikian, sejarah Ujung Kulon tidak hanya berkaitan dengan upaya penyelamatan badak Jawa, tetapi juga menyimpan catatan mengenai kepentingan ekonomi dan eksplorasi sumber daya alam pada masa kolonial.