Penetapan Upah Minimum 2027 Mengacu UU Baru, Kepala Daerah Diminta Patuh!

Kamis, 19 November 2026 | 10:34 WIB
Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/6/2020). (Dok ANTARA)
BACA 10 DETIK
  • Menaker Yassierli menegaskan penetapan upah minimum 2027 mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026.
  • Undang-undang tersebut mengatur formula penghitungan upah menggunakan KHL, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu sebesar 0,5 hingga 1,0.
  • Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah melalui Menaker dan Mendagri tidak mengintervensi penentuan indeks tertentu dalam Dewan Pengupahan.

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan penetapan upah minimum 2027 akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Regulasi baru tersebut mengatur formula penghitungan upah minimum, termasuk penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan indeks tertentu sebesar 0,5 hingga 1,0.

Yassierli mengatakan pemerintah telah menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada para kepala daerah agar penerapan kebijakan pengupahan 2027 berjalan sesuai aturan.

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dikutip Kamis (19/11/2026).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. [Suara.com/Dicky Prastya]

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 yang diundangkan pada 28 Oktober 2026, mekanisme pengupahan diatur dalam Pasal 137 hingga Pasal 139.

Ketentuan tersebut mencakup jenis upah minimum, kewenangan gubernur, serta komponen yang menjadi dasar penghitungan.

Penetapan upah minimum harus mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Sementara formula penghitungan menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Yassierli juga menjelaskan ketentuan peralihan untuk memastikan penerapan UU baru tidak menimbulkan kekosongan hukum.

Pasal 310 menyatakan peraturan pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Sementara Pasal 312 mengamanatkan agar peraturan pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Dengan demikian, selama masa transisi, aturan pelaksanaan sebelumnya masih dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baru. Masa transisi tersebut juga menjadi periode penyesuaian sebelum seluruh aturan teknis pengupahan yang baru ditetapkan.

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah tidak mengintervensi penentuan indeks tertentu dalam formula pengupahan 2027.

Ia mengingatkan agar pembahasan besaran indeks dilakukan melalui Dewan Pengupahan, bukan ditentukan sepihak oleh pemerintah.

"Kami berharap Mendagri dan Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengintervensi pakai indeks tertentu 0,7, pembahasan harus masuk Dewan Pengupahan," kata Said Iqbal.

Keterbukaan data, kejelasan aturan teknis, serta pelibatan seluruh unsur dalam Dewan Pengupahan menjadi perhatian dalam penerapan formula baru tersebut.

Hal ini diperlukan agar penetapan upah minimum 2027 memiliki landasan hukum yang jelas dan dipahami pemerintah daerah, pekerja, maupun pengusaha.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com