Simulasi UMP 2027 di 38 Provinsi: Jakarta Hampir Rp6 Juta, Jabar Terendah

Kamis, 19 November 2026 | 12:45 WIB
Ilustrasi Upah Minimum Propinsi (UMP)(Frepik)
BACA 10 DETIK
  • Apindo mengingatkan pemerintah agar tidak menetapkan kenaikan UMP 2027 terlalu tinggi demi mencegah pemutusan hubungan kerja.
  • Simulasi penghitungan UMP 2027 menggunakan indeks alfa 0,3 menunjukkan DKI Jakarta mencapai Rp5,97 juta.
  • Berdasarkan hasil simulasi menggunakan indeks alfa 0,3 tersebut, Jawa Barat tercatat memiliki UMP terendah sebesar Rp2,4 juta.

Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan pemerintah agar tidak menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 terlalu tinggi. 

Kenaikan upah yang tidak sebanding dengan kemampuan keuangan perusahaan dinilai berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kenaikan harga barang dan jasa.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, perusahaan yang tidak mampu menanggung tambahan beban upah berpotensi melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah pekerja. 

Langkah lainnya adalah menaikkan harga jual produk untuk menutup peningkatan biaya operasional.

"Ya, jadi kalau upahnya dinaikkan tinggi di atas kemampuan bayarnya, maka yang dilakukan oleh perusahaan itu apa? Yang pertama, ya dia akan melakukan efisiensi, pengurangan karyawan," ujar Bob kepada Suara.com, Rabu (18/11/2026).

Bob menilai penetapan upah minimum tidak bisa hanya mempertimbangkan tuntutan kenaikan dari kalangan pekerja. 

Pemerintah juga perlu memperhitungkan kemampuan perusahaan membayar upah atau ability to pay serta produktivitas masing-masing sektor usaha.

Dia mencontohkan, kemampuan industri padat karya dalam menaikkan upah relatif terbatas. Berdasarkan pembicaraan dengan pelaku industri, kemampuan kenaikan upah di sektor tersebut diperkirakan hanya sebesar inflasi ditambah indeks alfa 0,1 hingga 0,3.

"Nah, makanya kita pernah bicara sama teman-teman padat karya, kemampuan mereka itu cuma inflasi ditambah 0,1 sampai 0,3. Itu kemampuan mereka gitu loh, alfanya," pungkasnya.

Suara.com coba mensimulasikan perhitungan UMP 2027 menggunakan alfa 0,3 berdasarkan usulan Bob.

Adapun formula pengupahan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 menghitung penyesuaian upah minimum melalui penjumlahan inflasi dengan hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dan indeks alfa. Hasilnya kemudian dikalikan dengan UMP tahun berjalan.

Untuk simulasi ini, perhitungan menggunakan inflasi tahunan masing-masing provinsi pada Oktober 2026, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026, serta UMP 2026 sebagai dasar penghitungan.

Dengan menggunakan alfa 0,3, Maluku Utara berpotensi mencatat kenaikan UMP tertinggi sebesar 11,18 persen. Angka tersebut berasal dari inflasi tahunan sebesar 6,18 persen dan pertumbuhan ekonomi 16,65 persen.

Dengan UMP 2026 sebesar Rp3.510.240, kenaikannya diperkirakan mencapai sekitar Rp392 ribu. Sehingga UMP Maluku Utara pada 2027 berpotensi menjadi Rp3.902.509.

Sementara itu, Sulawesi Utara menempati posisi kedua dengan potensi kenaikan sebesar 9,53 persen. 

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com