DPRD DKI Minta Parkir Liar Blok M Diberantas hingga ke Akarnya

Kamis, 19 November 2026 | 17:34 WIB
Seorang juru parkir liar meluapkan kekesalannya dalam penertiban oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan di kawasan Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). (Suara.com/ Adiyoga)
BACA 10 DETIK
  • Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, mendorong Pemprov membenahi tata kelola parkir di Blok M pada Kamis (19/11/2026).
  • Langkah tersebut bertujuan agar penertiban juru parkir liar oleh Sudin Dishub Jakarta Selatan tidak sekadar menjadi aksi musiman.
  • Ia menyarankan digitalisasi pembayaran, audit legalitas, serta pengawasan lintas instansi untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah.

Suara.com - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, pada Kamis (19/11/2026) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membenahi tata kelola parkir di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, agar penertiban juru parkir liar tidak sekadar menjadi aksi musiman.

Pernyataan tersebut disampaikan Jupiter menanggapi operasi penindakan praktik parkir liar yang dilakukan Suku Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jakarta Selatan pada Rabu (18/11/2026).

Ia menilai, penindakan di lapangan tidak akan membawa perubahan permanen apabila pemerintah membiarkan celah dalam sistem pengelolaan tetap terbuka.

"Persoalan parkir liar di Jakarta, khususnya kawasan Blok M, harus diselesaikan dari akar masalahnya. Kita harus berani membenahi tata kelola perparkiran secara menyeluruh, mulai dari legalitas operator, perizinan pengelolaan, pengawasan juru parkir, hingga transparansi penerimaan pendapatan daerah," ujarnya.

Menurut Jupiter, pendekatan yang hanya menyasar petugas di jalanan kerap memicu masalah serupa kembali muncul setelah aparat pengawas meninggalkan lokasi.

"Prinsip saya sederhana. Jangan hanya menertibkan orang yang berada di lapangan, tetapi benahi juga sistem dan tata kelola yang memungkinkan praktik parkir liar itu terus terjadi," tuturnya.

Untuk memutus mata rantai pelanggaran, Jupiter meminta Dishub menegakkan hukum secara konsisten sekaligus mengaudit legalitas dan setoran retribusi seluruh juru parkir di Blok M.

Selain itu, ia juga mendorong digitalisasi parkir melalui pembayaran nontunai, CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI), serta pencatatan transaksi terintegrasi guna meminimalkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jupiter juga menekankan pentingnya pengawasan lintas instansi yang melibatkan Dishub, Satpol PP, Bapenda, dan aparat penegak hukum agar penanganan berjalan terpadu.

Evaluasi berkala pascapenertiban dinilai krusial untuk mencegah juru parkir liar kembali beroperasi sekaligus menjaga kenyamanan pengunjung kawasan strategis Blok M.

Ia berharap seluruh pihak memiliki tekad yang sama untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib, transparan, dan akuntabel.

"Ini harus menjadi komitmen bersama agar penertiban parkir liar benar-benar memberikan perubahan permanen, bukan hanya ramai sesaat setelah operasi dilakukan," tandas Jupiter.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com