- Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta pada Kamis menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang guna memperkuat pemulihan kerugian negara.
- Undang-undang ini mengatur mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana minimal Rp1 miliar bagi pelaku khusus, serta memperluas sasaran kejahatan termasuk judi daring dan kripto.
- Regulasi baru tersebut juga menetapkan aturan pembatasan waktu sidang pengadilan maksimal 60 hari serta penerapan masa transisi efektif selama 12 bulan.
4. Buronan Minimal 60 Hari DPO Langsung Digugat Jaksa
Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36 mengatur bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) bertindak mengajukan permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana ke pengadilan.
Bagi pelaku yang kabur, permohonan ke pengadilan sudah dapat dilayangkan paling cepat 60 hari setelah pelaku resmi masuk daftar pencarian orang (DPO). Di persidangan, beban pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana berada di pundak JPN.
5. Aturan Ketat Pemblokiran dan Penyitaan Rekening
Regulasi ini memberikan batasan waktu presisi dalam tindakan penghentian transaksi dan penyitaan aset (Pasal 16, 18, 19, dan 21):
- Penghentian transaksi: Diberlakukan maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang maksimal 15 hari.
- Pemblokiran rekening: Membutuhkan izin ketua pengadilan negeri paling lama 2 hari, dengan durasi blokir 7 hari serta opsi perpanjangan satu kali selama 7 hari.
- Penyitaan: Wajib dieksekusi maksimal 15 hari sejak izin pengadilan terbit dan dapat diperpanjang satu kali maksimal 7 hari.
6. Kejar Aset di Luar Negeri
Pasal 22 memberi mandat kepada penegak hukum untuk memohonkan pemblokiran maupun penyitaan aset yang dilarikan ke luar negeri.
Apabila permohonan bantuan hukum tersebut ditolak oleh yurisdiksi negara lain, penyidik berwenang menyita aset sah lain milik atau yang dikuasai pihak bersangkutan di dalam wilayah Indonesia dengan nilai setara.
7. Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik
Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37 menjamin perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki hak atas aset secara sah dan beritikad baik melalui mekanisme pengajuan keberatan serta tuntutan ganti kerugian.
Namun, hak pengajuan keberatan ini secara tegas dicabut bagi buronan, terdakwa yang diadili secara in absentia (tanpa kehadiran), maupun kuasa hukum/advokatnya.
8. Sidang Kilat dan Kasasi Final
Untuk menghindari perkara berlarut-larut, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 50 membatasi proses persidangan perampasan aset di pengadilan negeri maksimal 60 hari.
Upaya hukum terhadap putusan tersebut hanya dapat ditempuh melalui tingkat kasasi dengan durasi pemeriksaan maksimal 60 hari, di mana putusan kasasi bersifat final dan mengikat.
9. Pembentukan Badan Pengelola dan Badan Pengawas Independen
Pasal 52, 53, 58, 61, dan 65 mengatur skema tata kelola aset hasil rampasan melalui badan khusus yang dibentuk oleh Presiden. Aset sitaan yang berisiko cepat rusak atau turun nilainya diizinkan untuk dijual sebelum vonis inkrah melalui izin penetapan hakim.
Pengawasan operasional dijalankan oleh badan independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR RI, dengan ancaman sanksi etik, administratif, hingga pidana bagi aparat penegak hukum yang menyimpang.
10. Berlaku Non-Retroaktif dengan Masa Transisi 1 Tahun
Berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 74, undang-undang ini bersifat prospektif atau tidak berlaku surut (non-retroaktif), yang berarti hanya berlaku terhadap tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang diberlakukan.
Implementasi perampasan aset akan efektif 12 bulan sejak tanggal diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas resmi terbentuk.
Perjalanan Panjang Pembahasan di Parlemen
Penyusunan regulasi ini melalui proses legislasi bertahap di Senayan, yang tercatat menghimpun 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Pembahasan awal dimulai pada Agustus 2025, perumusan draf pada September 2025, penetapan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, hingga pembahasan intensif oleh Panitia Kerja (Panja) pada 5 November 2026.
Komisi III DPR RI mencatat telah menggelar sedikitnya 87 agenda rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta sosialisasi yang melibatkan 46 anggota komisi di daerah pemilihan masing-masing secara terbuka melalui siaran langsung dan publikasi dokumen resmi.