- Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan buron korupsi Muhammad Riza Chalid masih menjalankan bisnis pengeboran minyak di Indonesia.
- Riza Chalid diduga masuk ke Balikpapan pada Mei 2023 menggunakan paspor asing dengan nama samaran Abdul Kareem.
- MAKI mendesak Pertamina memutuskan kerja sama serta meminta Kejagung segera menggelar sidang in absentia bagi tersangka.
Suara.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mensinyalir Muhammad Riza Chalid (MRC) masih terlibat dalam bisnis pengeboran minyak di Indonesia, meski statusnya telah menjadi tersangka dugaan korupsi tata kelola BBM yang saat ini buron.
“Salah satunya PT PPL yang mengerjakan pengeboran minyak mentah di Sumatera,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Boyamin mengatakan, Riza Chalid disinyalir masih melakukan bisnis di Indonesia terdeteksi masuk ke Balikpapan Indonesia pada pertengahan Mei 2023.
“MRC dalam menjalankan bisnisnya di RI terdeteksi masuk Balikpapan pada pertengahan Mei 2023 dengan terbang maskapai Malaysia durasi sekitar dua hari,” katanya.
Boyamin mengatakan, Riza Chalid bisa leluasa masuk ke Indonesia lantaran sudah tidak menggunakan paspor Indonesia.
“MRC leluasa masuk RI dikarenakan sudah tidak memakai Paspor RI. MRC diduga telah memiliki dua paspor negara asing dengan berganti nama Abdul Kareem,” ujar Boyamin.
Boyamin meminta agar pihak Pertamina bisa menyisir semua usahanya untuk melepaskan dari pengaruh dan bayang-bayang dari Riza Chalid.
“Pertamina harus memutus mata rantai dengan MRC untuk hindari dugaan bersekongkol dengan buron dan cegah menambah pundi-pundi kekayaan MRC yang nanti digunakan untuk mempengaruhi kekuasaan untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum,” ungkapnya.
Selain itu Boyamin juga mendesak agar Kejaksaan Agung bisa segera menyeret Riza Chalid ke meja hijau secara in absentia atau sidang tanpa kehadiran Terdakwa dengan dakwaan korupsi sekaligus menerapkan pasal tindak tidana pencucian uang (TPPU) untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara.
“Kami mencadangkan gugatan praperadilan untuk memaksa Kejagung menyidangkan in absentia dan langkah ini telah dimulai dalam bentuk mengirimkan somasi kepada Kejagung pada hari Selasa kemarin,” tandasnya.