- Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta pada Kamis menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang guna memperkuat pemulihan kerugian negara.
- Undang-undang ini mengatur mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana minimal Rp1 miliar bagi pelaku khusus, serta memperluas sasaran kejahatan termasuk judi daring dan kripto.
- Regulasi baru tersebut juga menetapkan aturan pembatasan waktu sidang pengadilan maksimal 60 hari serta penerapan masa transisi efektif selama 12 bulan.
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.
Regulasi anyar ini menjadi babak baru penegakan hukum di Tanah Air guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta pengembalian hak para korban kejahatan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Jakarta, Kamis (19/11/2026), menyampaikan bahwa beleid ini menghadirkan pergeseran paradigma hukum yang fundamental.
Penegakan hukum kini tidak lagi melulu bertumpu pada hukuman penjara bagi pelaku kejahatan, melainkan diprioritaskan pada pemulihan kerugian keuangan negara serta perekonomian masyarakat secara nyata.
Salah satu terobosan paling penting dalam undang-undang ini adalah legalitas mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3, di samping eksekusi berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
Berikut adalah rincian poin krusial dalam undang-undang perampasan aset yang perlu diketahui masyarakat:
1. Sita Harta Tanpa Vonis Pidana (Minimal Rp1 Miliar)
Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7, negara memiliki wewenang untuk merampas aset tanpa perlu menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam lima kondisi khusus:
- Pelaku meninggal dunia.
- Pelaku melarikan diri (buron).
- Pelaku menderita sakit permanen.
- Pelaku tidak diketahui identitasnya.
- Keberadaan pelaku tidak diketahui.
Adapun batas minimal nilai aset yang dapat dirampas melalui mekanisme ini adalah Rp1 miliar pada saat aset diperoleh. Penerapan instrumen ini dipastikan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku bersangkutan.
2. Sasaran Luas: Tak Cuma Korupsi, Jerat Judol hingga Kripto
Pasal 4 memperluas cakupan kejahatan yang asetnya bisa disita negara. Selain tindak pidana korupsi, regulasi ini menyasar:
- Narkotika dan psikotropika.
- Terorisme dan pendanaan terorisme.
- Perdagangan orang serta penyelundupan manusia.
- Penyelundupan senjata api, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi dengan dampak ekonomi luas, yang dalam penjelasan pasal mencakup judi daring (judol), investasi ilegal, biro perjalanan haji dan umrah bodong, hingga aset kripto.
3. Aset Sah Pelaku Bisa Disita Jika Hasil Kejahatan Raib
Mengacu pada Pasal 5, jenis aset yang dapat diambil alih negara meliputi kekayaan hasil tindak pidana yang telah dialihkan atau dikonversi, sarana yang dipakai melakukan kejahatan, serta aset tanpa pemilik yang jelas.
Menariknya, aset sah milik pelaku dapat disita sebagai pengganti apabila aset hasil kejahatan sudah raib atau tidak dapat dieksekusi.
Pengecualian diberikan bagi aset yang telah difungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk tetap dipertahankan bagi publik.