Tanpa UU Perampasan Aset, KPK Selama Ini Tetap Bisa Sita Harta Koruptor

Kamis, 19 November 2026 | 17:38 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak. ANTARA/Rio Feisal
BACA 10 DETIK
  • Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan lembaganya berwenang menyita aset koruptor tanpa Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026.
  • KPK melelang aset rampasan melalui KPKNL untuk menutupi kerugian negara dan mengembalikan kelebihan dana kepada terpidana.
  • DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Jakarta pada 19 November 2026.

Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan, lembaga antirasuah tetap memiliki kewenangan menyita aset tersangka kasus dugaan korupsi meskipun tanpa Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

“Karena tanpa UU tentang Perampasan Aset pun, KPK berwenang melakukan upaya paksa untuk melakukan penyitaan terhadap aset tersangka yang diduga berasal dari hasil Tipikor,” kata Johanis kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, kewenangan tersebut tetap dapat dijalankan karena KPK melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Aturan tersebut di antaranya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juncto UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU KPK, serta UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Johanis menegaskan, KPK tetap dapat melakukan upaya paksa, seperti menangkap dan menahan tersangka atau terdakwa. Lembaga antirasuah juga bisa mengambil tindakan hukum lain yang diperlukan dalam penyidikan maupun penuntutan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“KPK selaku eksekutor dapat melakukan perampasan aset sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” ujar Johanis.

Ia juga menjelaskan, apabila harta hasil korupsi milik terpidana tidak cukup untuk menutupi pengembalian kerugian negara, KPK dapat merampas aset lain milik terpidana yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

Aset yang telah dirampas kemudian dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Proses lelang dilakukan atas permintaan KPK setelah nilai aset terlebih dahulu dinilai oleh KPKNL.

Hasil lelang tersebut selanjutnya digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran kerugian negara.

“Bila ada kelebihan dari hasil lelang, maka KPK akan mengembalikan kepada terpidana tetapi bila masih kurang, KPK masih bisa menelusuri aset terpidana yang lainnya untuk dirampas dan dilelang sesuai dengan prosedur yang telah saya jelaskan agar dapat menutupi kerugian keuangan negara dan atau kerugian perekonomian negara,” tutur Johanis.

“Dengan demikian, jelaslah bahwa berlakunya UU tentang Perampasan Aset, tidak ada halangan bagi KPK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Persetujuan tersebut diambil dalam pengambilan keputusan tingkat II pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com