- BRIN mencatat belanja riset Indonesia tahun 2024 mencapai Rp50,27 triliun dengan perguruan tinggi menyumbang 71,02 persen kontribusi.
- Dari total belanja tersebut, perguruan tinggi menyumbang 71,02 persen, sedangkan badan usaha atau industri hanya berkontribusi 14,96 persen.
- Kondisi ini menunjukkan besarnya peran kampus dalam ekosistem riset nasional, sekaligus perlunya keterlibatan industri agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan lebih luas.
Suara.com - Belanja riset nasional yang masih terbatas menjadi salah satu tantangan bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan inovasi.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat, belanja riset Indonesia pada 2024 baru mencapai Rp50,27 triliun atau setara 0,23 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dari total belanja tersebut, perguruan tinggi menyumbang 71,02 persen, sedangkan badan usaha atau industri hanya berkontribusi 14,96 persen. Kondisi ini menunjukkan besarnya peran kampus dalam ekosistem riset nasional, sekaligus perlunya keterlibatan industri agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan lebih luas.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Kampus dan Masa Depan Indonesia: Bagaimana Menciptakan Talenta Unggul dan Riset Berdampak?” yang diselenggarakan Katadata di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Katiman, Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengatakan perguruan tinggi tidak hanya dituntut mencetak lulusan, tetapi juga menjadi pusat pengembangan talenta dan inovasi.
“Angka pengangguran lulusan universitas menjadi peringatan bagi semua pihak terkait relevansi pendidikan. Kita harus menciptakan pergeseran yang fundamental, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga kebutuhan untuk berusaha,” ujarnya.
Penelitian Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan pada Juni–September 2026 dengan melibatkan 2.239 responden menunjukkan hanya 44,6 persen responden menilai kapasitas riset institusinya kuat atau sangat kuat. Hampir separuh responden juga masih mengandalkan pendanaan mandiri untuk penelitian.
Keterbatasan fasilitas, akses data, regenerasi peneliti, pendanaan, hingga kompleksitas administrasi menjadi sejumlah hambatan yang dihadapi perguruan tinggi.
Agus Haryono, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, mengatakan kontribusi pendanaan riset dari sektor swasta masih relatif kecil dibandingkan pemerintah. Karena itu, penelitian perlu diarahkan pada kebutuhan industri dan pembuat kebijakan.
“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus fokus agar bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, baik industri maupun pembuat kebijakan,” ujarnya.
Untuk memperkuat hubungan tersebut, BRIN telah meluncurkan Rumah Inovasi Indonesia yang menyediakan 19 layanan.
Selain pendanaan dan kolaborasi industri, penguatan pendidikan tinggi juga membutuhkan kerja sama internasional. Penelitian KIC mencatat 93,5 persen responden menyatakan institusinya memiliki atau pernah terlibat dalam kerja sama internasional. Program joint degree dinilai berpotensi meningkatkan reputasi kampus dan daya saing lulusan, meski masih terkendala biaya dan kesenjangan kualitas institusi.
Penguatan jejaring alumni juga menjadi perhatian. Dari 1.000 responden survei pemberdayaan alumni, sebanyak 87,5 persen pernah berkontribusi dalam lima tahun terakhir. Namun, hanya 28,7 persen yang terlibat aktif dan berkelanjutan.
Dwi Larso, Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), menambahkan pengembangan talenta perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri strategis, termasuk kebutuhan peneliti dan lulusan doktoral.
Berbagai temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tinggi membutuhkan ekosistem yang terintegrasi. Dukungan pendanaan riset, kolaborasi industri, kerja sama internasional, dan pemberdayaan alumni diperlukan agar kampus tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga pengetahuan dan inovasi yang berdampak bagi pembangunan.