- KPK memeriksa Khorul Hadziq untuk mendalami mekanisme impor barang di Pelabuhan Tanjung Emas.
- Penyidikan kasus suap PT Blueray melibatkan Gatot Heroe Hernanda yang diduga menerima suap miliaran rupiah dari setoran pihak swasta.
- KPK menahan tersangka Gatot Heroe Hernanda selama 20 hari di Rutan Gedung Merah Putih sejak 26 Agustus 2026.
Suara.com - Tanjung Emas, Khorul Hadziq, untuk mendalami mekanisme importasi barang melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.
Pemeriksaan terhadap Khorul dilakukan pada Kamis (19/11/2026) dan berkaitan dengan penyitaan satu kontainer oleh penyidik KPK di pelabuhan tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mengonfirmasi sejumlah saksi terkait penyitaan kontainer yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas.
“Para saksi dikonfirmasi berkaitan dengan penyitaan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Khususnya, terhadap satu kontainer yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Mas,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (20/11/2026).
Menurut Budi, pemeriksaan dilakukan terhadap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun pihak swasta. Keterangan keduanya diperlukan untuk mengungkap proses dan mekanisme importasi barang tersebut.
“Oleh karena itu, pemeriksaan dilakukan tidak hanya dari sisi para pegawai di Ditjen Bea dan Cukai tapi juga sisi swasta juga dimintai keterangan,” katanya.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melibatkan PT Blueray.
Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai terkait Kepabeanan periode 2025-2026, Gatot Heroe Hernanda (GH), sebagai tersangka penerima suap.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, Gatot diduga menerima uang sebesar Rp3,25 miliar dari John Field yang merupakan pihak PT Blueray.
Uang tersebut merupakan bagian dari total setoran yang diberikan John Field kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026, dengan nilai mencapai Rp61,9 miliar.
“Senilai Rp 3,25 miliar diantaranya diterima oleh GH,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).
KPK kemudian menahan Gatot selama 20 hari pertama, terhitung sejak 26 Agustus hingga 14 September 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Gatot disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 126 dan Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau Pasal 12B UU Tipikor.