- Penetapan UMP Jawa Barat 2027 telah rampung.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan formula peraturan pemerintah dalam menetapkan besaran upah minimum tersebut.
- KSPI Jawa Barat menuntut kenaikan UMP 2027 ditetapkan minimal 80 persen dari Kebutuhan Hidup Layak.
Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 hampir rampung dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Namun, kalangan buruh masih mendorong besaran upah ditetapkan minimal 80 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dedi mengatakan, proses penetapan UMP 2027 telah selesai dibahas dan mengacu pada formula sesuai peraturan pemerintah.
"Sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah," kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (19/11/2026).
Meski belum mengungkapkan angka kenaikan upah, Dedi mengingatkan agar kebijakan tersebut diimbangi dengan peningkatan produktivitas pekerja dan kelancaran pasokan pangan daerah.
"Agar kenaikan pendapatan pekerja tidak tergerus oleh lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran," katanya.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat meminta Pemprov Jabar menetapkan UMP 2027 minimal sebesar 80 persen dari KHL. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah yang menggunakan acuan 70 persen dari KHL.
Ketua KSPI Jawa Barat Dadan Sudiana mengatakan, tuntutan tersebut telah disampaikan dalam rapat Dewan Pengupahan, Rabu (18/11/2026) malam.
"Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan," ujar Dadan.
Dadan mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang mulai meninggalkan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dan beralih menggunakan acuan KHL secara bertahap.
Namun, dia menilai usulan 70 persen KHL belum memenuhi harapan buruh. Pasalnya, masih terdapat kesenjangan cukup besar antara UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2,3 juta dengan nilai KHL yang mencapai sekitar Rp4,248 juta.
Menurut Dadan, buruh tetap menginginkan UMP Jawa Barat secara bertahap mencapai 100 persen KHL.
Untuk penetapan tahun ini, mereka berharap pemerintah dapat memenuhi minimal 80 persen dari kebutuhan hidup layak tersebut.
"Kita masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu," katanya. (Antara)