Tiga Pejabat Jadi Tersangka! Kuras Duit Kebun Binatang Surabaya Rp3,2 M Buat Urus Perkara

Jum'at, 20 November 2026 | 09:16 WIB
Tersangka korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) di Kantor Kejati Jatim, Surabaya, Kamis (19/11/2026). ANTARA/Faizal Falakki
BACA 10 DETIK
  • Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat tersangka kasus korupsi keuangan Kebun Binatang Surabaya.
  • Para tersangka menggunakan uang kas perusahaan untuk menyuap pengacara demi menghentikan penyelidikan perkara hukum.
  • Audit BPKP Jawa Timur menyatakan tindakan korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp3,27 miliar.

Suara.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) tahun anggaran 2025-2026.

Salah satu modus yang terungkap adalah dugaan penggunaan uang kas perusahaan untuk mengurus penghentian perkara hukum.

Akibat dugaan korupsi tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp3,27 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

"Keempat tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja di Surabaya, Kamis (19/11/2016) malam.

Empat tersangka masing-masing berinisial MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES anggota Badan Pengawas PD Taman Satwa KBS, serta MM yang berprofesi sebagai advokat.

Punia menjelaskan, perkara bermula pada Februari 2025 ketika direksi PD Taman Satwa KBS dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi penyewaan tenant.

Menghadapi persoalan tersebut, NW dan MN kemudian meminta EES mencarikan pengacara untuk mengupayakan penghentian perkara. EES lantas menghubungi MM.

MM diduga meminta uang Rp100 juta sebagai biaya jasa hukum dan Rp500 juta untuk mengurus penutupan perkara.

Uang tersebut dikeluarkan dari kas perusahaan atas persetujuan NW dan MN, kemudian diserahkan EES kepada MM. Namun, dana itu diduga tidak pernah sampai kepada penyidik.

Permintaan uang kembali terjadi pada April 2025. Saat Kejati Jatim memeriksa pengelolaan keuangan KBS periode 2013-2024, MM diduga kembali meminta Rp100 juta dan Rp995 juta.

Untuk menutupi pengeluaran tersebut, para tersangka diduga menggunakan dokumen kerja sama jasa hukum dan kuitansi fiktif. Total pengeluaran yang tercatat mencapai Rp2,41 miliar.

Sementara itu, berdasarkan audit BPKP Jawa Timur pada 11 November 2026, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp3,27 miliar. Nilai tersebut termasuk pengeluaran operasional perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 604. (Antara)

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com