Tolak Tambang di Ujung Kulon, Menhut: Izin PPKH di Saya, Tak Akan Terbit!

Jum'at, 20 November 2026 | 09:29 WIB
Menhut Raja Juli saat menghadiri peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 di Taman Wisata Alam (TWA) Muara Angke, Jakarta, Senin (10/8/2026).
BACA 10 DETIK
  • Menhut Raja Juli Antoni berjanji tidak menerbitkan izin PPKH untuk pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon.
  • Kementerian Kehutanan memperkuat pengamanan habitat badak jawa dengan penambahan kamera jebak serta personel polisi hutan di kawasan konservasi tersebut.
  • Pemerintah saat ini masih mengkaji beberapa lokasi alternatif sebagai calon habitat kedua badak jawa berdasarkan rekomendasi para ilmuwan.

Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ia bahkan menyarankan agar tidak ada wilayah izin usaha pertambangan (WUP) di sekitar kawasan konservasi tersebut.

Raja Juli mengatakan, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat utama badak jawa yang keberadaannya kini hanya tersisa di kawasan tersebut. Karena itu, kawasan tersebut harus tetap dipertahankan sebagai ruang konservasi.

“Kalau toh tetap ada (tambang), nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” ujar Raja Juli di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Badak Jawa pertama yang ditranslokasikan, Musofa. (web. Taman Nasional Ujung Kulon)

Raja Juli juga menyarankan agar tidak ada aktivitas pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Adapun kepastian mengenai informasi keberadaan WUP di kawasan tersebut dapat dikonfirmasi melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Saran saya, lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP,” katanya.

Ia kembali memastikan Kementerian Kehutanan hanya akan memberikan izin untuk kepentingan konservasi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

“Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji. Itu tidak akan menerbitkan izin apapun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon,” katanya menegaskan.

Selain memastikan tidak ada izin pertambangan, Kementerian Kehutanan juga akan memperkuat perlindungan habitat badak jawa melalui rehabilitasi hutan, perbaikan ekosistem, dan peningkatan pengamanan kawasan.

Upaya tersebut mencakup penambahan kamera jebak (camera trap) serta personel polisi hutan untuk menjaga habitat satwa langka tersebut.

Di sisi lain, Raja Juli menyebut terdapat rekomendasi ilmuwan agar pemerintah menyiapkan habitat kedua atau populasi liar kedua bagi badak jawa.

Sejumlah lokasi masih dikaji sebagai calon habitat alternatif, termasuk Taman Nasional Baluran, Alas Purwo, maupun taman nasional lainnya. Namun, penentuan lokasi tersebut masih menunggu hasil studi. (Antara)

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com