- Kejaksaan Agung memeriksa mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, sebagai saksi pada Kamis, 19 November 2026.
- Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi pemberkasan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola migas.
- Kasus dugaan penyimpangan kerja sama BUMD Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 ini merugikan negara sekitar Rp2 triliun.
Suara.com - Kejaksaan Agung memeriksa eks Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, dalam kaitannya dengan kasus dugaan korupsi tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO) PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, Mochtar Mohamad diperiksa sebagai saksi dalam pemeriksaan yang dilakukan pada Kamis (19/11/2026) kemarin.
“Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu saudara MM selaku mantan Kepala Daerah Bekasi," kata Anang, dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Namun, tidak merinci soal pertanyaan dan berapa lama pemeriksaan kepada Mochtar Mohamad dilakukan.
Anang menyampaikan, pemeriksaan terhadap Mochtar Mohamad dilakukan guna memperkuat alat bukti dalam kasus dugaan korupsi Migas di Bekasi tersebut.
Terlebih, dalam perkara ini, belum ada tersangka yang ditetapkan, sehingga penyidik terus mengumpulkan alat bukti terkait.
"Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ucap Anang.
Sebelumnya, Kejagung juga sempat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Walikota Bekasi Tri Adhiato, pada Selasa (17/11/2026) lalu.
Namun, Tri tidak dapat memenuhi undangan pemeriksaan dan meminta untuk dijadwalkan ulang. Tri kembali dijadwalkan diperiksa pada Selasa (24/11/2026) mendatang.
Sebagai informasi, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut dugaan penyimpangan tata kelola BUMD Kota Bekasi terkait KSO bersama PT Pertamina EP periode 2009-2024.
Perkara ini bermula dari pengelolaan sumur migas di Kota Bekasi yang kemudian menggandeng pihak swasta atau perusahaan asing.
Dalam pelaksaannya, kerja sama tersebut terindikasi sarat pelanggaran mekanisme aturan dan perizinan.
Dalam perkara ini, diperkirakan kerugian negara mencapai Rp2 triliun. Namun hingga saat ini Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.