Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik Penyidikan, DPR: Usut Tanpa Intervensi!

Jum'at, 20 November 2026 | 14:52 WIB
Bupati Kupang Yosef Lede [Istimewa]
BACA 10 DETIK
  • Anggota DPR Ansari mengecam dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, dan meminta kepolisian mengusut tuntas tanpa intervensi.
  • Polda NTT menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan setelah memeriksa 18 saksi dan mengamankan barang bukti pakaian dalam.
  • Kementerian PPPA serta Kemensos diminta turut memberikan perlindungan, pendampingan psikologis, dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengecam dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Ia meminta kepolisian mengusut perkara tersebut secara tuntas, profesional, dan tanpa intervensi.

Ansari mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum. Kedudukan sebagai pejabat publik, menurut dia, tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk mendapat perlakuan berbeda dalam proses hukum.

"Karena itu proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi," ujar Ansari dikutip dari ANTARA, Jumat (20/11/2026).

Selain mendesak penegakan hukum, Ansari meminta agar keselamatan dan kepentingan korban menjadi prioritas. Korban harus mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, serta jaminan keamanan selama menjalani proses hukum.

Ia juga mendorong pemerintah melalui kementerian terkait mengambil langkah konkret untuk memastikan seluruh hak korban terpenuhi.

Ansari secara khusus meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendamping.

Koordinasi tersebut diperlukan agar korban memperoleh perlindungan, pendampingan, hingga pemulihan secara menyeluruh.

"Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau ketakutan untuk mencari keadilan. Negara harus hadir memberikan perlindungan, memastikan hak-hak korban terpenuhi, dan mencegah terjadinya intimidasi,” ujarnya.

Naik Penyidikan

Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan seorang perempuan berinisial RWM (21) itu kini telah naik ke tahap penyidikan. Polda NTT meningkatkan status penanganan perkara setelah menggelar perkara khusus di Mapolda NTT pada Kamis (19/11/2026).

Selama penyelidikan, polisi telah memeriksa 18 saksi, termasuk orang-orang yang diduga mengantar korban ke Rumah Jabatan Bupati Kupang untuk mencari pekerjaan serta dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas berjaga di lokasi.

Penyidik juga telah mengantongi hasil visum et repertum, pemeriksaan psikologis korban, serta keterangan sejumlah ahli, mulai dari psikologi, medis, hingga pidana. Sejumlah barang bukti turut disita, di antaranya perangkat gawai dan pakaian dalam korban.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda NTT Kombes Nova Irone Surentu sebelumnya memastikan hasil visum korban telah diterima penyidik pada Senin (16/11/2026).

Iming-iming Kerjaan

Kasus ini bermula dari laporan RWM ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026), yang tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Dugaan peristiwa kekerasan seksual itu disebut terjadi di kompleks Rumah Jabatan Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com