Amran Ancam Sikat Mafia Alsintan Meski Libatkan Kerabat Menteri

Jum'at, 20 November 2026 | 15:20 WIB
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman. (Suara.com/Hiskia)
BACA 10 DETIK
  • Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengancam akan menindak tegas oknum yang memperjualbelikan bantuan alsintan gratis.
  • Kodam XIV Hasanuddin menyita dua unit alsintan di Sulawesi Selatan akibat dugaan praktik jual beli ilegal.
  • Pemerintah menyalurkan ribuan alsintan pada 2026 untuk mendukung produktivitas petani dan mencegah penyalahgunaan anggaran negara.

Suara.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat dalam dugaan mafia jual beli bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), termasuk jika pelakunya merupakan kerabat menteri.

Amran merespons munculnya tudingan keterlibatan kerabat menteri dalam praktik penyalahgunaan bantuan pemerintah tersebut. Ia memastikan hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pejabat tidak akan menjadi alasan untuk lolos dari jerat hukum.

"Ada yang mengatakan, ada kerabatnya menteri. Memang saya keluarga semua dari Nabi Adam. Itu (jika terbukti) dihukum seberat-beratnya. Enggak boleh, enggak ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah, sektor pertanian ditindak," tegas Amran.

Ia bahkan meminta kepolisian dan aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak-pihak yang terbukti memperjualbelikan bantuan alsintan demi keuntungan pribadi.

"Ini ternyata masih ada mafia. Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan. Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, enggak ada biayanya. Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya," kata Amran saat meninjau demplot sawah percontohan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat.

Menurut Amran, praktik tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas negara yang seharusnya diterima petani secara gratis. Ia menilai tindakan itu merugikan masyarakat kecil dan harus ditindak agar memberikan efek jera.

"Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera," paparnya.

Selain meminta penindakan hukum, Amran memerintahkan penarikan bantuan traktor yang diduga disalahgunakan di Kabupaten Takalar. Ia menyebut pemerintah telah menerima laporan mengenai dugaan praktik serupa di wilayah tersebut.

"Kami minta tarik itu traktor. Kalau ada 85 unit sudah dikumpul, Tarik!. Kalau ada main-main, dihukum juga. Ini enggak boleh. Ini pajak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden. Kami juga mengharapkan penegak hukum," paparnya.

Dugaan penyimpangan bantuan alsintan sebelumnya terungkap setelah tim intelijen Kodam XIV Hasanuddin mengamankan dua unit alsintan yang diduga diperjualbelikan oleh oknum tertentu. Kedua unit tersebut berasal dari Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Gowa dan telah disita.

Amran mengapresiasi dukungan aparat intelijen Kodam dan kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut. Ia meminta pengusutan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pihak yang terbukti terlibat.

Pada 2026, Kementerian Pertanian menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat, 10.011 unit traktor roda dua, serta berbagai jenis alsintan lainnya dengan anggaran mencapai triliunan rupiah.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi peningkatan efisiensi usaha tani dan percepatan modernisasi pertanian. Amran menegaskan pengawasan juga akan diperluas terhadap distribusi pupuk dan perberasan.

"Tapi bukan traktor saja. Ada beras, ada pupuk, ada traktor. Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan. Kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ucapnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com