Gus Alex Ungkap Dugaan Aliran Uang ke DPR, KPK Siapkan Pengembangan Kasus Korupsi Kuota Haji

Jum'at, 20 November 2026 | 15:32 WIB
Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas saat menjabat sebagai Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA). (ANTARA/Rio Feisal)
BACA 10 DETIK
  • Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang mengembangkan kasus dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama tahun 2023-2024.
  • Peluang tersebut muncul setelah terdakwa Ishfah Abidal Aziz menyampaikan keterangan mengenai aliran dana dalam persidangan.
  • Pengembangan perkara bergantung pada kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara yang dianalisis secara yuridis.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023-2024.

Peluang tersebut muncul setelah sejumlah keterangan disampaikan mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang kini menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pengembangan perkara dimungkinkan selama ditemukan kecukupan alat bukti. Keputusan tersebut umumnya dibahas melalui ekspose atau gelar perkara.

"Iya, betul (terbuka peluang mengembangkan kasus kuota haji),” kata Taufik kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Meski demikian, Taufik menegaskan pengembangan perkara masih harus dibahas oleh jaksa penuntut umum (JPU) bersama tim penyidik. KPK juga perlu memastikan adanya kecukupan alat bukti untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

"Tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara semua fakta-fakta dianalisis secara yuridis dan tentunya memenuhi unsur pertanggungjawaban pidananya," ujar Taufik.

Dalam persidangan, Gus Alex mengungkapkan bahwa Yandri Susanto pernah meminta dana sebesar Rp10 miliar untuk memperlancar proses pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.

Selain itu, Alex juga mengungkap adanya permintaan tambahan uang reses dari jajaran pimpinan Komisi VIII DPR RI.

Ia bahkan menyebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta tambahan uang reses sebesar Rp250 juta untuk masing-masing pimpinan komisi. Namun, Gus Alex mengaku tidak menyanggupi permintaan tersebut hingga akhirnya nominal yang diminta turun menjadi Rp100 juta.

Dalam perkara ini, terdapat empat orang yang berstatus sebagai terdakwa. Mereka adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com