Kecemasan Mahfud MD Jelang Pelantikan Wakil Presiden: Hati-hati

Jum'at, 20 November 2026 | 15:55 WIB
Mahfud MD. (tangkap layar)
BACA 10 DETIK
  • Mahfud MD menilai sidang pelantikan wapres pengganti Gibran pada 9 Desember berisiko tidak sah.

  • Presiden Prabowo melewatkan batas waktu pengajuan dua nama cawapres per 19 November 2026.

  • Mahfud menyarankan MPR menunda sidang minimal 14 hari kerja setelah menerima surat usulan presiden.

Suara.com - Pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 berpotensi cacat prosedur dan tidak sah secara hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan bahwa tenggat waktu pengusulan nama kandidat dari Presiden Prabowo Subianto ke MPR telah terlewat.

Hingga 19 November 2026, Presiden Prabowo belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR. Keterlambatan administratif ini langsung memicu peringatan serius mengenai keabsahan agenda sidang paripurna mendatang.

Aturan mewajibkan pengajuan nama calon pengganti wapres masuk minimal 14 hari sebelum Sidang MPR berlangsung. Mahfud menegaskan bahwa penghitungan durasi dua pekan tersebut merujuk pada hari kerja, bukan hari kalender biasa.

Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka menyapa pegawai Sekretariat Wakil Presiden sebelum meninggalkan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/kye]

"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," kata Mahfud di akun X resminya, Jumat (20/11/2026).

Tanggal 19 November kemarin merupakan batas akhir penyerahan dokumen jika MPR tetap mengejar jadwal pelantikan 9 Desember. Karena tenggat waktu sudah lewat, pelaksanaan sidang paripurna pada tanggal tersebut berisiko melanggar ketentuan perundang-undangan.

MPR harus menggeser jadwal sidang paripurna apabila nama kandidat baru masuk setelah tanggal 19 November. Penundaan jadwal menjadi satu-satunya langkah konstitusional untuk menyelamatkan keabsahan pelantikan wakil presiden baru.

"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden, agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," tuturnya.

Jika Presiden Prabowo mengirimkan dua nama kandidat hari ini, maka jadwal paling cepat untuk menggelar sidang adalah 10 Desember 2026. Pergeseran waktu satu hari saja sudah cukup untuk memenuhi syarat mutlak 14 hari kerja tersebut.

"Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman, karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur)," imbuh Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengirim surat resmi guna meminta penundaan jadwal Sidang Paripurna MPR menjadi Rabu (9/12/2026). Rapat gabungan pimpinan MPR yang dipimpin Muzani kemudian menyetujui permintaan tersebut dan menggeser rencana jadwal awal pada 2 Desember 2026.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com