Suara.com - Penertiban parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, jangan berhenti pada operasi di lapangan. Pembenahan tata kelola, audit juru parkir, hingga digitalisasi transaksi dinilai perlu dilakukan untuk menutup celah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Jupiter meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menjadikan operasi penindakan parkir liar sebagai momentum membenahi sistem perparkiran secara menyeluruh.
Jupiter mengapresiasi operasi penertiban yang dilakukan Dishub DKI di kawasan Blok M pada Kamis (19/11/2026).
Namun, menurut dia, penindakan harus diikuti pengawasan berkelanjutan. Sehingga, praktik parkir liar tidak kembali muncul setelah petugas meninggalkan lokasi.
“Saya mengapresiasi penindakan Dishub. Namun, persoalan parkir liar harus diselesaikan hingga ke akar masalahnya,” ujar Jupiter.
Ia menilai, pembenahan harus mencakup legalitas operator, izin pengelolaan, pengawasan juru parkir, serta transparansi penerimaan retribusi.
Seluruh aspek tersebut perlu diperiksa agar pengelolaan parkir berjalan sesuai aturan. Dishub harus mengaudit seluruh juru parkir di kawasan Blok M.
Pemeriksaan harus memastikan legalitas petugas, keabsahan izin, serta kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran retribusi.
“Penegakan hukum harus konsisten. Jangan hanya memberikan teguran atau melakukan penertiban sementara,” tegas Jupiter.
Selain memperkuat pengawasan, Jupiter mendorong modernisasi sistem perparkiran melalui pembayaran nontunai, pemasangan CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI), dan pencatatan transaksi yang terintegrasi.
Menurut dia, digitalisasi dapat meningkatkan transparansi karena aktivitas kendaraan dan transaksi parkir lebih mudah dipantau. Sistem tersebut juga diharapkan menekan potensi kebocoran PAD.
“Seluruh kendaraan dan transaksi parkir harus bisa terpantau agar penerimaan daerah lebih transparan,” ucap politisi Partai NasDem itu.
Jupiter turut meminta Dishub memperkuat koordinasi dengan Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), aparat penegak hukum, serta instansi terkait lain.
Pengawasan lintas sektor agar penanganan parkir liar tidak berjalan parsial. Evaluasi penertiban harus secara berkala. Dengan begitu, praktik parkir liar tak terjadi lagi setelah operasi petugas selesai.
Blok M, tambah dia, merupakan kawasan strategis Jakarta. Butuhkan sistem perparkiran tertib dan transparan. Masyarakat harus memperoleh kepastian tarif dan nyaman.
“Jangan hanya menertibkan petugas di lapangan. Benahi juga sistem yang memungkinkan parkir liar terus terjadi,” tandas Jupiter. ***