- Gugun El Guyanie menyatakan DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada Jumat, 20 November 2026, secara terburu-buru demi kepentingan politik.
- Pengesahan UU tersebut dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat sipil serta justru melindungi kepentingan oligarki dan konglomerat yang bermasalah.
- Masyarakat luas, akademisi, dan mahasiswa didorong menggunakan jalur konstitusional melalui uji formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi.
Suara.com - Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset justru dinilai menunjukkan lemahnya komitmen pembentuk undang-undang terhadap pemberantasan korupsi.
Proses legislasi yang berlangsung cepat dianggap lebih berorientasi pada kepentingan politik DPR ketimbang mengakomodasi aspirasi masyarakat sipil.
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai pengesahan tersebut tidak serta-merta menjadi bukti keberhasilan DPR.
"UU Perampasan Aset disahkan, tetapi meninggalkan spirit antikorupsi. Padahal keinginan masyarakat sipil adalah RUU perampasan aset yang sejalan dengan ruh antikorupsi, di tengah mental korup para pejabat dan konglomerat," kata Gugun dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Masyarakat diminta tidak mudah terbawa selebrasi DPR setelah berhasil mengesahkan RUU yang telah diperjuangkan selama belasan tahun.
Menurutnya, proses pengesahan yang berlangsung terburu-buru patut dibaca sebagai langkah politis untuk menarik simpati publik.
"Saya membaca proses pengesahan yang buru-buru dari legislatif kita, hanya politis semata, untuk menarik simpati rakyat," kata dia.
Menurut Gugun, DPR seolah ingin menunjukkan telah bekerja keras memenuhi janji politik kepada masyarakat. Namun, aspirasi publik yang menghendaki instrumen hukum kuat untuk memberantas korupsi justru tidak tercermin dalam substansi UU tersebut.
"Aspirasi rakyat di buang dalam UU ini, yang disahkan adalah pasal-pasal yang menguntungkan oligarki, konglomerat, yang terafiliasi dengan rezim penguasa," ucapnya.
Selain substansi, proses pembentukan UU tak lepas dari masalah secara formil. Ia menyebut pembahasan minim transparansi dan tidak memberikan ruang partisipasi bermakna (meaningful participation) bagi masyarakat sipil yang selama ini memiliki perhatian terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Gugun menuturkan bahwa proses legislasi yang buruk berpotensi menghasilkan materi muatan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.
Ia bahkan menduga pengesahan UU tersebut merupakan hasil kompromi kepentingan oligarki yang merasa terancam oleh ketentuan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah.
"UU ini lahir dari kompromi kepentingan oligarki yang terancam dengan pasal-pasal illicit enrichment. Banyak parpol yang hidupnya dari konglomerat bermasalah. Banyak wakil rakyat kita yang berhutang budi kepada mafia tambang, pengusaha sawit bermasalah, dan donatur pemilu/pilkada yang menggelapkan pajak," tuturnya.
Meski demikian, ia menilai masyarakat masih memiliki jalur konstitusional untuk menggugat UU tersebut melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
"Rakyat masih punya jalur perjuangan melalui uji formil dan materiil di MK. Uji formil akan mempersoalkan proses legislasi yang tidak transparan, tidak membuka ruang meaningful participation," ungkapnya.