- Gugun El Guyanie menyatakan DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada Jumat, 20 November 2026, secara terburu-buru demi kepentingan politik.
- Pengesahan UU tersebut dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat sipil serta justru melindungi kepentingan oligarki dan konglomerat yang bermasalah.
- Masyarakat luas, akademisi, dan mahasiswa didorong menggunakan jalur konstitusional melalui uji formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi.
Ia mencontohkan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya pernah dilakukan melalui jalur formil dan materiil. Menurutnya, langkah serupa dapat menjadi instrumen konstitusional untuk mengoreksi proses maupun substansi UU Perampasan Aset.
Gugun menegaskan, pengawalan terhadap gugatan tersebut tidak boleh hanya dibebankan kepada kelompok masyarakat sipil yang selama ini aktif mengkritik kebijakan antikorupsi.
Mahasiswa, akademisi, tokoh agama, dan berbagai elemen masyarakat perlu terlibat agar pengujian UU tersebut mendapat dukungan publik yang luas.
"Uji formil dibatasi 45 hari setelah diundangkan dalam lembaran negara. Saluran konstituonal ini harus kita manfaatkan untuk melawan DPR yang hanya cari muka, tapi menukar cita-cita antikorupsi dengan kompromi oligarki," pungkasnya.