ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD, Naskah RUU Perampasan Aset Tak Dibuka ke Publik

Jum'at, 20 November 2026 | 17:22 WIB
Kolase Puan Maharani dan Habiburokhman. (kolase/ist)
BACA 10 DETIK
  • ICW melaporkan Ketua DPR dan Komisi III ke MKD karena pengesahan RUU Perampasan Aset dilakukan tertutup.
  • DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen pada Kamis, 19 November 2026.
  • Koalisi masyarakat sipil berencana mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi setelah undang-undang resmi diundangkan.

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang dinilai tertutup. Pasalnya, naskah RUU tersebut tidak dibuka kepada publik hingga disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

Atas persoalan itu, ICW bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Perampasan Aset melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Jumat (20/11/2026).

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menilai tertutupnya akses terhadap naskah RUU sebelum disahkan telah menghilangkan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.

Ia mengatakan, koalisi juga tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah undang-undang tersebut resmi diundangkan.

"Publik diminta menerima undang-undang yang naskahnya tidak pernah bisa dibaca sebelum diputus. Situasi ini persis bukan partisipasi, tapi sebuah pemberitahuan," kata Ibrahim dalam keterangannya kepada Suara.com, Jumat (20/11/2026).

Sebelum melaporkan persoalan ini ke MKD, koalisi telah melayangkan somasi kepada DPR pada 12 November 2026. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 16 November 2026 pukul 10.00 WIB, DPR tidak memberikan jawaban tertulis.

Dalam pengaduannya, koalisi menduga pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III melanggar Kode Etik DPR sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015.

Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan pengabaian kewajiban penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Melalui laporan tersebut, koalisi meminta MKD segera memanggil dan memeriksa para teradu serta menjatuhkan sanksi etik jika terbukti terjadi pelanggaran.

Koalisi juga meminta DPR membuka seluruh dokumen pembahasan RUU Perampasan Aset, mulai dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), laporan Panja, hingga hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Selain ICW, koalisi yang turut melaporkan kedua pimpinan DPR tersebut terdiri dari Transparency International Indonesia, IM57+, Auriga Nusantara, LeIP, Saksi FH Universitas Mulawarman, MTI, Indonesian Parliamentary Center, YLBHI, dan ICJR.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut rampung lebih dari satu bulan sebelum target awal, yakni 15 Desember 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, percepatan pengesahan bukan karena desakan atau proses yang terburu-buru. Menurutnya, undang-undang tersebut telah dinantikan selama 18 tahun sehingga perlu segera diselesaikan.

"Alhamdulillah, dalam perjalanannya walau harapan dunia diselesaikan tanggal 15 Desember, namun hari ini tanggal 19 November, artinya belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah sebaik-baiknya," ujar Puan usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen.

Ia juga menegaskan bahwa proses penyusunan RUU telah melalui tahapan panjang dan matang, termasuk melibatkan partisipasi publik.

"Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mend

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com