- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siap mengawal pelaksanaan UMP 2027 di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026.
- Pemerintah Provinsi menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 melalui penerbitan Pergub terbaru.
- Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan aturan upah tersebut.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kesiapannya mengawal pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) di ibu kota saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026).
Pernyataan tersebut ia sampaikan menyusul telah diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai penetapan UMP 2027 di kisaran Rp6,1 juta.
Pramono menyadari, kebijakan pengupahan tidak akan pernah memuaskan seluruh pihak secara serentak.
"Begitu saya sudah mengeluarkan Pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan nggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," ujarnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mencari titik temu yang adil bagi para pekerja maupun pelaku usaha.
"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional, yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya," tutur Pramono.
Ia menilai, rumusan jalan tengah sudah menjadi opsi terbaik sehingga setiap perusahaan wajib mengindahkannya tanpa berkelit.
"Maka dengan demikian, menurut kami, itu sudah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," tegas Pramono.
Sikap tersebut menjadi peringatan bagi seluruh perusahaan di Jakarta agar mematuhi aturan upah yang sudah tertuang dalam Pergub terbaru.
Untuk diketahui, UMP DKI Jakarta tahun 2027 sudah ditetapkan sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 rupiah atau 7,1 persen dibandingkan tahun 2026.
Keputusan tersebut diambil guna menjaga keseimbangan antara taraf hidup pekerja dan daya tahan sektor usaha di Jakarta.
"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ucap Pramono.